Loading...
Perbedaan Ideologi dan Strategi di antara Kelompok Politik di Indonesia dalam Menghadapi Belanda - Partai-partai politik yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah No. III tanggal 3 November 1945 segera memainkan peran politik dan strateginya,baik melalui KNIP maupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dalam memainkan peran politik dan strateginya itu, terjadi benturan-benturan atau konflik di antara kelompok-kelompok politik, terutama dalam hal menghadapi Belanda.
Selain partai-partai politik, tentara juga muncul sebagai suatu kekuatan politik yang dalam banyak hal berseberangan dengan pihak pemerintah. Dalam hal menghadapi Belanda, pihak tentara lebih memilih mengadakan perlawanan senjata daripada mengadakan perundingan.
Pada bulan November 1945, pengikut Amir Syarifuddin membentuk Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Sebagai Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin juga membentuk polisi militer sebagai kekuatan yang memihak kepadanya.
Pada bulan Desember 1945, pengikut-pengikut Sutan Syahrir dan Amir Syar-ifuddin membentuk Partai Sosialis yang merupakan kekuatan pro pemerintah selama Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin berkuasa. Sementara itu, pihak oposisi makin meningkatkan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan Sutan Syahrir. Terutama dari pengikut-pengikut Tan Malaka yang mengatakan kesediaan, Syahrir mengadakan perundingan dengan Belanda akan mengakibatkan runtuhnya Republik Indonesia.
Pada bulan Januari 1946, Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan dengan tokoh-tokoh utamanya, antara lain Adam Malik dan Muh. Yamin. Persatuan Perjuangan didukung pula oleh sebagian besar tentara yang menuntut kemerdekaan 100 persen sebagai dasar pihak Republik Indonesia di dalam perundingan. Koalisi Persatuan Perjuangan itu mengalcibat-kan pemerintahan Syahrir benar-benar terancam.
Pada bulan Maret 1946, Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin menarik pengikut-pengikut mereka, khususnya satuan-satuan bersenjata Pesindo dari Persatuan Perjuangan. Konflik yang terjadi antara pihak oposisi dengan pemerintah semakin tidak terkendali.
Pada bulan Maret itu juga, Tan Malaka ditangkap oleh satuan-satuan Pesindo dan polisi militer, saat ia memimpin Konferensi Persatuan Perjuangan di Kota Malang. Walaupun Tan Malaka ditawan, tekanan terhadap pemerintah oleh pihak oposisi tidak mengendur. Bahkan, mereka memusatkan kegiatannya di Surakarta.
Kesepakatan-kesepakatan dengan pihak Belanda pada saat itu dalam taraf yang mengkhawatirkan. Kesepakatan itu mengenai pengakuan de facto hanya atas Jawa, Madura, dan Sumatra, sedangkan daerah lainnya berada di bawah pendudukan Belanda. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk membentuk negara federasi Indonesia berada di bawah Uni Indonesia-Belanda.
Pada tanggal 27 Juni 1946, Wakil Presiden Moh. Hatta dalam pidatonya di Yogyakarta mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Karena pidato itu, pihak oposisi menganggap bahwa pemerintah mengkhianati kemerdekaan 100 persen atas seluruh wilayah Indonesia.
Pada malam harinya, ketika Syahrir dan beberapa orang lainnya datang ke Suralcarta, mereka ditangkap oleh kelompok oposisi radikal. Dengan penangkapan itu, mereka mengharapkan Soekarno-Hatta akan konsekuen memperjuangkan kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia. Di luar dugaan kaum oposisi, Presiden Soekarno justru mengumumkan keadaan darurat perang.
Presiden memerintahkan agar perdana menteri segera dibebaskan, tetapi Jenderal Soedirman tidak segera memenuhinya. Pada tanggal 30 Juni Presiden Soekarno mengadakan siaran radio. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan penangkapan Syahrir akan membahayakan persatuan bangsa. Karena siaran radio itu, pada malam harinya Syahrir dibebaskan.
Setelah Sutan Syahrir dibebaskan pemerintah menangkap beberapa orang tokoh oposisi, di antaranya Adam Malik. Atas penangkapan itu, pihak tentara menuntut pembebasan mereka. Pada tanggal 3 Juli, para tawanan dibebaskan dan malam harinya pihak tentara mengirim delegasi kepada Presiden Soekarno.
Mereka meminta agar Presiden segera membubarkan kabinet dan menugaskan Soedirman menangani masalah-masalah keamanan. Di luar dugaan, anggota delegasi itu yangberjumlah sekitar 100 orang termasuk Muh. Yamin ditangkap dan ditawan.
Peristiwa 3 Juli 1946 itu sangat penting artinya. Berbagai pihak menilai betapa berbahayanya persaingan yang bisa saja menimbulkan perang saudara di Jawa Tengah. Pemerintah menyalahkan Tan Malaka yang pada saat itu masih berada di dalam tahanan. Untuk kepentingan nasional, Jenderal Soedirman kemudian bersikap lebih menahan diri setelah Peristiwa 3 Juli itu. Dengan demikian, untuk sekian kalinya Soekarno membuktikan diri sebagai orang yang mampu mencegah terjadinya kekacauan.
Walaupun dukungan terhadap Sutan Syahrir sangat kecil, tetapi untuk kepentingan diplomasi, ia masih tetap dipertahankan. Pada tanggal 7 Oktober 1946, pihak Indonesia dan Belanda mengadakan pertemuan pendahuluan di Jakarta. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.
Kesepakatan dapat tercapai dalam Perundingan Linggajati dan dapat diparaf pada tanggal 10 November 1946. Setelah naskah diparaf, timbul pro dan kontra dari berbagai pihak. Golongan yang pro adalah partai-partai pendukung pemerintah, yakni golongan sosialis yang tergabung dalam Sayap Kiri. Sebaliknya, pihak yang kontra adalah golongan nasionalis, agama, dan sekuler yang bergabung dalam Benteng Republik Indonesia.
Guna memperoleh dukungan dari KNIP, jumlah anggota KNIP ditambah tokoh-tokoh pro pemerintah. Dengan demikian, pemerintah berhasil mendapat dukungan KNIP. Persetujuan Linggajati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.
Kemenangan Sayap Kiri dalam memperjuangkan penandatanganan Persetujuan Linggajati, ternyata belpm dapat menyelesaikan pertikaian. Pertikaian kemudian terjadi di dalam Sayap Kiri. Pada bulan Juni 1947, Amir Syarifuddin menarik sebagian besar anggotanya dalam Sayap Kiri. Perpecahan dalam Sayap Kiri menyebabkan jatuhnya kabinet Syahrir. Kedudukan Syahrir sebagai perdana menteri kemudian digantikan oleh Amir Syarifuddin.
Amir Syarifudin pun kemudian membentuk kabinet koalisi yang kuat. Namun, Perjanjian Renville yang ia setujui pada tanggal 17 Januari 1948 menyebabkan wilayah RI menjadi semakin sempit. Masyumi dan PNI, dua partai besar dalam Pemerintahan, menarik dukungannya terhadap Amir Syarifuddin. Mereka menganggap bahwa Perjanjian Renville tidak menjamin dengan tegas tentang kelanjutan kemerdekaan RI. Pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden.
Setelah Kabinet Amir Syarifuddin jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moch. Hatta sebagai perdana menteri. Hatta yang berasal dari non partai berupaya untuk membentuk kabinet kesatuan nasional yang menyertakan partai-partai besar.
Perhatian Kabinet Hatta banyak dicurahkan pada penggalangan persatuan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai penyelesaian akhir konflik Indonesia-Belanda. Oleh karena itu, dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar diadakan Konferensi Inter Indonesia antara RI dan BFO untuk menyatukan sikap dalam menghadapi Belanda. Kerja sama ini membawa keberhasilan dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Belanda.
Daftar Pustaka: Yudhistira
Loading...