Loading...
Tumbuhnya berbagai organisasi kebangsaan menandai masa baru dalam pertuartgan melawan kolonialisme Belanda. Masa baru itu dikenal sebagai masa pergerakan nasional (masa sebelumnya dikenal sebagai masa perlawanan fisik secara kedaerahan). Organisasi kebangsaan ini berciri modern, artinya memiliki tujuan, pengurus, dan aturan yang jelas.
Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia
A. Budi Utomo
Berdirinya Budi Utomo dirintis oleh upaya Dr. Wahidin Sudirohusodo mengumpulkan dana pendidikan bumiputera. Upaya itu mendapat sambutan dari sejumlah mahasiswa STOVIA dengan membentuk organisasi.
Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Karena menandai awal berdirinya organisasi kebangsaan, tanggal itu selanjutnya dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh pendirinva adalah para mahasiswa STOVIA, seperti Soetomo, Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Ario Tirtokusumo. Mereka tersisih setelah para bangsawan dan pejabat kolonial bergabung.
Pada mulanya, Budi Utomo bukan organisasi politik. Kegiatannya terpusat pada bidang sosial dan budaya. Sejak tahun 1915, Budi Utomo mulai bergerak di bidang politik. Pada tahun 1929, Budi Utomo masuk menjadi anggota PPPKI (Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia).
Pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang dipimpin oleh Soetomo. Penggabungan (fusi) itu membentuk organisasi baru bernama Parindra (Partai Indonesia Raya).
B. Sarekat Islam (SI)
Pada tahun 1909, Kyai Haji Samanhudi, saudagar batik dari Solo, mendirikan Sarekat Dagang Islam. Tujuan organisasi adalah membela kepentingan pedagang Islam dari ancaman dan dominasi pedagang Cina, serta meningkatkan pengamalan ajaran Islam di antara para anggota.
Pada tahun 1911, Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama itu diikuti dengan perluasan tujuan, yakni melawan segala bentuk penindasan dan dominasi rasial. Tokoh SI antara lain Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus SaLim, Abdul Moeis, dan Suryopranoto.
Khawatir terhadap dukungan dari rakyat kecil, pada tahun 1913, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa cabang-cabang SI harus berdiri untuk daerah masing-masing. Peraturan ini dibuat sebagai upaya untuk memecah persatuan. Pada tahun 1916, berlangsung kongres nasional SI pertama di Bandung. Waktu itu SI telah menjadi organisasi massa pertama di Indonesia, beranggotakan ribuan orang.
Sejak tahun 1917, terjadi perpecahan dalan tubuh SI, dengan adanya SI Putih yang tetap setia kepada garis organisasi SI dan SI Merah yang cenderung ke arah sosialis-komunis. Akhirnya, pada tahun 1921, SI Merah memisahkan diri menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada mulanya SI merupakan organisasi bercorak ekonomi dan agama. Kemudian, coraknya beralih menjadi politik, yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) lalu berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
C. Indische Partij
Indische Partij (IP) didirikan pada tahun 1912 di kota Bandung oleh Tiga Serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). IP bertujuan menyatukan semua golongan masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia asli, turunan Cina, dan Arab, dalam semangat nasionalime menuju Indonesia merdeka. Dengan tujuannya itu, IP menempatkan diri sebagai organisasi politik pertama di Indonesia.
Tujuan dan program IP disebarluaskan melalui propaganda dalam kampanye dan surat kabar. Karena dengan tegas memperjuangkan Indonesia merdeka, pemerintah kolonial membatasi gerak-gerik IP. Pada tahun 1913, IP dinyatakan sebagai partai terlarang. Larangan tersebut turut dilatarbelakangi oleh tulisan Suwardi Suryaningrat berjudul Als Ik een Nederlander was (Jika Saya Seorang Belanda) sebagai reaksi terhadap peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Secara tajam tulisan itu menyindir tindakan pemerintah kolonial yang mewajibkan bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa yang menjajahnya. Sebagai tindak lanjut pelarangan IP, Tiga Serangkai ditangkap dan diasingkan ke Belanda, berikut Program Indische Partij:
- Menanamkan cita-cita persatuan nasional Indonesia.
- Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
- Memberantas segala bentuk tindakan yang membangkitkan kebencian antar-agama dan ras.
- Memperkuat pengaruh pro-Hindia (Indonesia) dalam pemerintahan kolonial.
- Menyerukan perbaikan ekonomi bangsa Indonesia, terutama kalangan ekonomi lemah.
D. Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi itu berdiri atas dorongan beberapa orang muridnya dan anggota Budi Utomo. Muhammadiyah bertujuan mengembangkan ajaran agama Islam, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan pemahaman ilmu agama Islam di antara para anggota. Dengan tujuannya itu, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan.
Untuk mencapai tujuannya, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan, sosial, masjid, dan penerbitan. Selain itu, Muhammadiyah mengadakan berbagai bentuk pertemuan untuk membahas masalah-masalah Islam. Meskipun tidak menempuh jalur politik, Muhammadiyah mampu menarik banyak pendukung Pada tahun 1925, organisasi itu telah memiliki cabang di berbagai tempat, terutama di Jawa dan Sumatera. Muhammadiyah amat berperan memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
E. Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia (PI) berasal dari organisasi pelajar Indonesia bernama Indische Vereeniging. Organisasi itu didirikan pada tahun 1908 sebagai forum komunikasi di antara pelajar Indonesia yang merantau di luar negeri.
Dilatarbelakangi oleh semakin kuatnya nasionalisme Indonesia setelah Perang Dunia I, Indische Vereeniging berubah haluan menjadi organisasi politik dengan nama Indonesische Vereeniging, pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Indonesische Vereeniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Pergantian nama itu diikuti oleh pergantian majalah organisasi, dari Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka.
Tokoh PI antara lain Mohammad Hatta, Ali Sastroamijoyo, Abdulmajid Joyoadiningrat, Iwa Kusumasumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. PI bergabung dengan liga antiimperialisme dan penindasan kolonial. Dalam kongres liga pada tahun 1926 di Prancis, Hatta secara tegas menyuarakan tuntutan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1927, PI keluar dari liga, setelah kaum komunis mendominasi liga tersebut.
Pada tanggal 10 Juni 1926, Mohammad Hatta, Ali Sastroamijoyo, Abdulmajid Joycic-± iingingrat, dan Nazir Pamuncak ditangkap, dengan tuduhan menghasut pemberontakan melawan pemerintah. Sebelum sidang pengadilan setahun kemudian, keempatnya dibebaskan. Sejak saat itu, gerak-gerik PI diawasi dengan ketat.
F. Program Perhimpunan Indonesia
Berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Tujuan itu dicapai tanpa pertolongan siapapun dan juga tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Menghimpun persatuan nasional untuk kemerdekaan Indonesia, berupa aksi bersama dan serentak rakyat Indonesia menentang penjajah Belanda yang telah merusak kehidupan lahir batin bangsa Indonesia.
G. Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Dalam melaksanakan programnva, PKI berpegang teguh pada kebijakan Komintern (Komunis Internasional). Sesuai dengan kebijakan Komintern, PKI menyusup ke dalam partai lain, terutama Sarekat Islam sebagai organisasi massa terbesar waktu itu. Sewaktu Komitern memutuskan untuk menentang Pan Islamisme, anggota PKI membentuk kubu SI prokomunis. Kubu itu berpusat di Semarang, di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.
Gerakan SI prokomunis itu mengundang reaksi dari kalangan SI nonkomunis. Akibatnya, SI terpecah menjadi SI Merah (julukan untuk SI prokomunis) dan SI Putih (julukan untuk SI nonkomunis). Akhirnya, aturan disiplin SI, mengharuskan anggota SI Merah keluarr dari SI. Peristiwa pada tahun 1921 itu menandai berdirinya PKI sebagai organisasi politik yang berdiri sendiri.
Untuk membentuk organisasi massa vang kuat, PKI melakukan propaganda terhadap kalangan bawah, terutama kaum buruh. Dengan sifat revolusionernya, PKI mampu memperoleh dukungan dalam waktu cepat. Kemajuan pesat itu ternyata membuat PKI lupa diri karena membawa PKI pada keputusan untuk menggalang pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Sejumlah anggota teras PKI, seperti Tan Malaka, tidak menyetujui keputusan itu. Akan tetapi, persiapan pemberontakan tetap dilanjutkan di bawah pimpinan Alimin.
Pada tanggal 13 November 1926, pemberontakan PKI meletus. Pemberontakan berupa pemogokan dan kerusuhan di Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam waktu seminggu, pemerintah kolonial mampu menumpas pemberontakan. Pemberontakan juga meletus di Sumatera Barat, pada tanggal 1 Januari 1927. Pemberontakan itu pun dapat ditumpas dalam waktu singkat.
H. Partai Nasional Indonesia
Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung di bawah pimpinan Ir. Sukarno. Organisasi ini berawal dari kelompok belajar bernama Algemeene Studie Club. PNI bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan usaha sendiri. Ideologi PNI disebut Marhaenisme.
Dalam propagandanya, PNI langsung menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan akibat kolonialisme Belanda. Ketidakadilan dan penindasan itu hanva dapat dihilangkan dengan kemerdekaan Indonesia, yang hanya dapat dicapai dengan persatuan seluruh rakyat. Selain propaganda, PNI juga mengadakan kegiatan konkret untuk membangun kesejahteraan rakyat di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kesejahteraan akan menumbuhkan kemandirian dan persatuan.
Khawatir akan perkembangan nasionalisme di kalangan rakyat, pemerintah kolonial menangkap para tokoh PNI, seperti Soekarno, Maskoen, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata. Mereka dituduh menyulut kekacauan dan pemberontakan. Dalam kesempatan pembelaan, Soekarno menegaskan bahwa gerakan rakyat menentang pemerintah kolonial merupakan reaksi dari kalangan tertindas. Pidato pembelaan itu terkenal dengan sebutan Indonesia Menggugat. Akhirnya sidang pengadilan kolonial (Landraad) menjatuhkan hukuman penjara kepada para pemimpin PNI, berikut program-programnya:
Bidang Politik
- Memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia.
- Menyebarkan pengetahuan tentang sejarah nasional.
- Menuntut kemerdekaan pers dan berserikat. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi
- Membentuk tata perekonomian vang melibatkan rakyat kecil.
- Mengusahakan pembentukan koperasi.
- Bidang Sosial
- Memajukan pengajaran untuk rakyat kecil.
- Meningkatkan kedudukan kaum wanita.
- Memperhatikan kepentingan buruh dan tani.
I. Persatuan Bangsa Indonesia
Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) berawal dari kelompok belajar bernama Indonesische Studie Club. Kelompok belajar itu didirikan oleh Dr. Sutomo di Surabaya, pada tahun 1924. Pada bulan November 1930, usaha memperbaiki kesejahteraan kelompok itu berubah menjadi PBI. Kegiatan PBI menitikberatkan pada rakyat. Salah satu usahanya adalah mendirikan rukun tani. Rukun tani itu terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan itu mengundang banyak dukungan terhadap PBI sehingga gerak-gerik organisasi itu mulai diawasi pemerintah kolonial.
Kegiatan PBI selanjutnya adalah menggalakkan koperasi, membentuk serikat kerja, dan meningkatkan pengajaran dan pendidikan rakyat. Pada tahun 1935, PBI dan Budi Utomo bergabung membentuk Parindra. Gabungan politik Indonesia (GAPI) didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. Sebagai forum komunikasi antarpartai, GAPI tetap memberi kebebasan bagi partai untuk bergerak sesuai program masing-masing. Apabila timbul perselisihan antarpartai, GAPI bertindak sebagai penengah.
J. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Tokoh GAPI antara lain Muhammad Husni Thamrin, Amir Svarifuddin, dan Abikusno Cokrosuyoso. Konferensi GAPI, tanggal 4 Juli 1939, menghasilkan seruan Indonesia Berparlemen. Seruan itu tidak menuntut kemerdekaan penuh, melainkan suatu parlemen berdasarkan sendi-sendi demokrasi. Untuk melaksanakan aksinya, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia, tanggal 25 Desember 1939.
Keputusan penting dari kongr es tersebut antara lain penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Saat Perang Dunia II meletus, GAPI mengeluarkan resolusi kepada ratu Belanda, parlemen Belanda, gubernur jenderal Hindia Belanda, dan Volksraad (dewan rakyat Hindia Belanda vang dibentuk pada tahun 1914). Resolusi itu menuntut penggantian Volksraad dengan perlemen sejati yang anggotanya dipilih oleh rakyat dan menuntut perubahan ketatanegaraan di Indonesia.
Atas rekomendasi pemerintah kolonial, pada tanggal 14 Desember 1940, dibentuk Komisi Visman. Komisi ini bertugas mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Namun, pembentukan komisi itu tidak mendapat sambutan, baik dari Volksraad maupun GAPI. Menjelang kedatangan Jepang, tuntutan GAPI semakin gencar melalui pembentukan Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan kelanjutan Kongres Rakyat Indonesia. Namun, tuntutan itu langsung redup setelah Jepang menguasai Indonesia.
Daftar Pustaka: Erlangga
Loading...