Pencapaian Tujuan Negara RI Berdasarkan Pendekatan Kesejahteraan Dan Keamanan

Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea empat. Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pendekatan kesejahteraan dengan melalui berbagai cara. Di antaranya sebagai berikut.

Dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diusahakan perluasan kerja dan kesempatan berusaha, baik dalam lingkungan nasional maupun dalam lingkungan daerah yang diarahkan kepada meningkatnya produksi, produktivitas tenaga keija dan pertumbuhan ekonomi.
Meningkatnya efisiensi nasional perlu- diusahakan untuk meningkatkan mutu tenaga kexja yang sikap mental dan etos kerja, termasuk pendekatan keagamaan juga keterampilan yang serasi dengan tuntutan produksi. Produktivitas dan peningkatan efisiensi nasional harus disertai iklim yang mendorong dedikasi dan semangat tenaga kerja. Hal mi dapat dicapai antara lain dengan menerapkan manajemen terbuka baik dalani pemilikan usaha maupun dalam manajemen usaha.
Untuk menghilangkan faktor-fa4tor penyebab ekonomi biaya tinggi di semua sektor diperlukan langkah-langkah yang terpadu sebagai berikut.
1) Meningkatkan dan memelihara prinsip taat asas dalam kebijaksanaan di berbagai sektor.
2) Menghilangkan proses yang bersifat birokratis berlebihan dan menghambat.
3) Memberikan berbagai fasilitas terhadap tata niaga dan menjauhi bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4) Memanfaatkan kapasitas produksi nasional semaksimal mungkin.

Memberikan kesempatan kepada sektor swasta dan koperasi untuk berperan dan berpart isipasi lebih besar dalam pembangunan.
Perlu dilakukan pemilihan teknologi yang lebih selektif, sehingga dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja.
Karena sebagian besar rakyat Indonesia masih tinggal dan bermata pencaharian di pedesaan, maka perlu diberikan perhatian yang besar kepada pembangunan di pedesaan.
Perlu diusahakan terwujudnya keseimbangan, keija sama yang saling menunjang antara usaha negara, usaha swasta, dan koperasi.
Dana pembangunan yang terbatas harus dimanfaatkan seefisien mungkin dengan meningkatkan fungsi pengawasan di segala bidang terutama proyek-proyek pembangunan agar tidak tezjadi kebocoran dan pemborosan. Di samping, itu perlu dilakukan terhadap hal yang berhubungan dengan Selayanan dan masyarakat, misalnya izin usaha.

Sumber Pustaka: Pabelan