Pengelolaan Sumber Pendapatan Keuangan RI

Pendapatan negara dapat diperoleh dan berbagai sumber. Hasilnya harus dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan agar terwujud masyarakat yang sejahtera lahir batin, adil, dan makmur. Penggunaannya harus secara efisien dan efektif. Artinya memenuhi tuntutan pembangunan dan penciptaan suasana yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat serta meluasnya peran masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan tabungan nasional sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Sumber utama pembiayaan pembangunan diperoleh antara lain melalui kebijaksanaan berikut.

Kebijaksanaan fiskal dikembangkan dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dan luar negeni.
Mengelola makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, nienyediakan kebutuhan pokokterutama perumahan dan panganrakyat, menyediakan fasilitas publik yang rnemadai dan harga yang terjangkau, serta memperlancar penizinan yang transparan, mudah, murah, dan cepat.

Kebijaksanaan keuangan harus mendukung dan mengembangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah sehingga mencapai keseimbangan yang mantap dan dinamis.

Sumber-sumber keuangan negara dan pengeluarannya adalah sebagai berikut.

Penerimaan Negara dan Hibah

Penerimaan dalain negeri
1) Penerimaan perpajakan
- pajak penghasilan
  (1) minyak dan gas
  (2) non minyak dan gas
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- PBB dan BPHTB (Bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan)
- cukai
- pajak Iainnya
2) Pajak perdagangan internasional
- bea masuk
- pajak ekspor
3) Penerimaan bukan pajak
- Penerimaan sumber daya alam
  (1) minyakbumi
  (2) gas alam
  (3) sumber daya lainnya
- Bagian laba BUMN
- PNPB

Hibah

Pembiayaan Bersih

Pembiayaan bersih merupakan pemasukan keuangan negara, di antaranya adalah: penjualan aset-aset BUMN, baik perbankan maupun non perbankan, privatisasi, penjualan obligasi, serta pinjaman luar negeri yang berbentuk pinjaman proyek dan pinjaman program, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebagai penerimaan negatif (pengeluaran).

Penggunaaan Keuangan Negara

Pengeluaran rutin
1) belanja pegawai
2) belanja barang
3) dana rutin daerah
4) pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri
5) subsidi
6) pengeluaran rutin lainnya

Pengeluaran pembangunan
1) pembiayaan pembangunan rupiah
- anggaran yang dikelola instansi pusat
- anggaran yang dikelola instansi daerah
2) pembiayaan proyek

Sumber pendapatan keuangan negara harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Dengan sendirinya perekonomian negara akan bertambah maju. Sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, kita harus membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab. Pembayaran pajak terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, dan pendidikan sejak dini. Kesadaran membayar pajak perlu dilindungi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat(pembayar pajak), disertai dengan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu lembaga keuangan, seperti bank, lembaga pembayaran dan investasi; pasar modal, asuransi dan pensiun, sewa hell (leasing), giro dan pos, dan pasar uang perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam usaha perekonomian, sehingga mampu menggairahkan dinamika ekonomi masyarakat, dan memberikan impak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Disiplin anggaran dan penggunaan dana-dana pembangunan harus terlaksana dalam kehidupan bemegara. Penggunaan sumber-sumber keuangan negara hams ditujukan pada proyek dan usaha yang mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat (common wealth), bukan untuk memakmurkan segolongan orang atau proyek-proyek bergengsi yang hanya menghamburkan devisa negara. Untuk itu fungsi pengawasan dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pembangunan.

Sumber Pustaka: Yudhistira