Loading...
Sejak semula, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dipusatkan pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, penguasa secara politik pun diarahkan pada bagaimana menguasai sentra-sentra produksi dan jalur pemasarannya. Daerah-daerah sentra produksi, antara lain Maluku, beberapa daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara itu, daerah-daerah jalur pemasarannya, antara lain Banten, Sunda Kelapa, Aceh, dan Makassar. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial lebih memilih Pulau Jawa sebagai pusat kegiatannya. Hal ini dapat dimengerti karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan letaknya yang strategis. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki penduduk yang lebih banyak saat itu dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.
Di samping itu, Pulau Jawa memiliki pusat-pusat perdagangan yang memang sudah terkenal sejak dahulu, seperti Banten dan Sunda Kelapa. Di daerah ini, para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia bahkan pedagang asing saling bertemu dan melakukan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, daerah-daerah ini memang sudah ramai sejak dahulu. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk bisa mengontrol seluruh aktivitas perdagangan dan politik di Indonesia.
Pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial Portugis sangat dirasakan di daerah rempah-rempah, seperti Maluku, Samudera Pasai, dan Minangkabau. Di tempat-tempat ini, Portugis berhasil memaksa para penguasa lokal untuk memonopoli perdagangan. Sementara di daerah-daerah lain, Portugis gagal memonopoli perdagangan.
Pada masa VOC, pengaruh kekuasaan kolonial sangat dirasakan di daerah-daerah sentra produksi dan pusat perdagangan, seperti di Maluku, Banten, Sunda Kelapa (Batavia), Mataram, dan Gowa. Di daerah-daerah Jawa, VOC menanamkan pengaruhnya dengan cara tidak langsung. Artinya, VOC tidak memerintah daerah-daerah tersebut secara langsung, tetapi melalui penguasa-penguasa lokal. VOC berusaha mempengaruhi penguasa-penguasa lokal untuk memberikan hak-hak istimewa kepada VOC, seperti monopoli perdagangan.
Di luar daerah Jawa, VOC umumnya menanamkan pengaruh kolonialnya secara langsung, seperti di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Di Maluku misalnya, Belanda secara langsung memonopoli perdagangan rempah-rempah dan membatasi kekuasaan para penguasa lokal. Di Kepulauan Maluku, penanaman cengkeh dan pala hanya boleh dilakukan di Banda dan Ambon. Selain itu, pohon rempah-rempah yang ditanam tanpa izin akan dihancurkan Belanda (Pelayaran Hongi) setiap tahunnya. Di daerah Aceh, pengaruh VOC tidak terasa akibat adanya perjanjian antara Belanda dan Inggris yang dinamakan Traktat London II. Traktat ini menyebutkan bahwa Belanda harus menghormati kedaulatan Aceh.
Pada masa Daendels, pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial secara umum hanya dirasakan oleh masyarakat di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena sejak semula Daendels mempunyai tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan Daendels yang utama diarahkan pada cara memperkuat pertahanan di Pulau Jawa agar bisa menahan serangan Inggris. Akibatnya, Daendels mengerahkan tenaga masyarakat untuk membangun berbagai fasilitas pertahanan di Pulau Jawa.
Pada masa berikutnya, pemerintah Hindia Belanda mulai mengambil alih secara langsung kekuasaan atas wilayah Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi seluruh bangsa Indonesia bagi kemajuan negeri Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa. Pada masa tanam paksa, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, seiring dengan kebijakan pintu terbuka, pengaruh kekuasaan kolonial lebih banyak dirasakan di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku. Hal ini disebabkan oleh para pengusaha perkebunan yang cenderung menanamkan modalnya di wilayah-wilayah tersebut.
Daftar Pustaka : ERLANGGA
Loading...