Loading...
Sudah sejak awal, bangsa Indonesia tidak menerima adanya penjajahan. Bangsa kita menjunjung tinggi kemerdekaan setiap manusia. Sikap itu ditunjukkan antara lain dengan reaksi perlawanan (perjuangan fisik) baik kepada Portugis, VOC, maupun pemerintah kolonial Belanda.
Tindakan yang telah dilakukan itu patut kita hargai. Namun, perlu kita telaah lebih lanjut, mengapa perjuangan demi perjuangan yang telah digalang itu selalu kandas? Satu demi satu perlawanan dari Sultan Hasanuddin di. Makassar sampai Panglima Polem di Aceh dapat dipadamkan.
Kandasnya perjuangan rakyat melawan penjajah itu bukan dikarenakan oleh kurang Jengkapnya persenjataan ataupun dukungan rakyat, melainkan oleh belum adanya kesadaran nasional. Perjuangan untuk Indonesia belum terpikirkan pada waktu itu. Perjuangan pemimpin dan rakyat yang muncul barulah ditujukan untuk kepentingan daerahnya.
Lalu, tidak jarang kepentingan daerah yang satu bertubrukan dengan kepentingan daerah yang lain. Persaingan antardaerah ini dengan licik dimanfaatkan penjajah untuk menanamkan pengaruhnya. Tampaklah di sini, tanpa keadaran nasional tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan. Akibatnya, perjuangan melawan penjajah pun menjadi lemah, mudah dipatahkan.
Pentingnya kesadaran nasional sebagai modal perjuangan lambat laun mulai terpikirkan pada awal abad 20. Tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan kesadaran nasional ini adalah kalangan terpelajar. Kehadiran mereka m.enggugah suatu bentuk perjuangan baru, yang bukan lagi mengandalkan fisik melainkan mengandalkan kecerdasan dan organisasi.
Kehadiran kalangan pelajar itu sudah tentu ditentukan oleh kondisi yang berlangsung di Indonesia saat memasuki abad 20. Oleh karena itu, sebelum kita membahas perjuangan baru dari kalangan terpelajar, marilah kita tinjau lebih dahulu seluk-beluk munculnya kalangan terpelajar di Indonesia.
Lahirnya Kalangan Terpelajar
Tampilnya kalangan terpelajar Indonesia dilatari pelaksanaan program pendidikan oleh pemerintah kolonial dan pendidikan swasta oleh perguruan kebangsaan. Kelahiran kalangan terpelajar di Indonesia ditentukan oleh dua faktor, dari luar dan dari dalam.
Faktor dari luar menunjuk pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk Indonesia, yang ternyata berpengaruh besar bagi tampilnya kalangan. terpelajar. Sedangkan faktor dari dalam menunjuk pada kegiatan rakyat Indonesia sendiri dalam rangka membentuk putera-puteri bangsa yang terdidik.
1. Awal Pendidikan Modern di Indonesia
Kalian masih ingat, seiring dengan berlakunya Undang-undang Agraria Tahun 1870, Indonesia memasuki alam ekonomi dan politik libera1. Berbeda dengan gaya politik kolonial sebelumnya (politik eksploitasi), politik liberal menaruh perhatian pada kemakmuran rakyat di tanah jajahan. Para penganut politik ini, seperti Van Deventer, menganjurkan kepada pemerintah Negeri Belanda untuk mulai meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Alasan mereka, Negeri Belanda sudah bergelimang kemakmuran berkat jerih payah rakyat Indonesia melalui Tanam Paksa.. Maka, sudah saatnya Negeri Belanda membalas budi atas kerja keras rakyat Indonesia tersebut. Itulah sebabnya, kebijakan baru pemerintah ko1onial nantinya dinamakan Politik Balas Budi atau Politik Etis.
Salah satu terapan kebijakan baru pemerintah kolonial itu adalah penyelenggaraan pendidikan. Perlunya pendidikan ini juga dituntut oleh kebutuhan tenaga administrasi terdidik, baik di perkebunan maupun kantor pemerintah. Mulanya pendidikan ini tidak berlaku sama rata untuk semua orang. Ada pembedaan baik antara anak bumiputera dan Eropa maupun antara anak bumiputera sendiri. Untuk anak bumiputera kalangan bawah didirikan sekolah kelas dua, sedangkan untuk anak bumiputera kalangan menengah didirikan sekolah kelas satu. Untuk anak Eropa didirikan sekolah khusus, yakni ELS (Europese Lagere School).
Sejak awal abad 20, sistem pendidikan untuk anak bumiputera dikembangkan. Untuk kalangan bawah, pemerintah kolonial menyelenggarakan sekolah rakyat (volkschool) dengan lama pendidikan tiga tahun. Pelajarannya ditekankan sekadar pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Namun murid terpandai akan memiliki kesematan belajar di sekolah lanjutan atau vervolgschool untuk masa dua tahun. Ketika itu Kesadaran Nasional Mentiju Indonesia Menleka sistem pendidikan seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang penting bagi rakyat bumiputera biasa.
Perkembangan berlaku juga pada sekolah untuk kalangan menengah. Bagi mereka itu, pemerintah kolonial mendirikan HIS (Hollands Inlandsche School = Sekolah Dasar), di mana bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa pengantar. Lama pendidikan di situ adalah tujuh tahun.
Mereka yang pintar dan mampu da pat melanjutkan pendidikannya sekolah umum, seperti ke MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs = SLTP), lalu ke AMS (Algemeene Middelbare School = SMU). Di samping itu, masih ada HBS (Hogere Burgerschoot = SLTP + SMU) untuk ka-langan atas, dengan lama pendidikan lima tahun. Selain ke sekolah umum, mereka dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan, seperti sekolah guru (Kweekschool) dan sekolah pangreh praja.
Untuk pendidikan lebih lanjut, terbuka pula kesempatan (meskipun hanya untuk kalangan tertentu) bagi murid yang pintar dan mampu (secara ekonomis) untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Mulanya mereka ini harus berangkat ke Eropa.
Barulah sesudah tahun 1920, kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi semakin besar dengan didirikannya beberapa perguruan tinggi di dalam negeri, misalnya da1am bidang hukum (Rechts Hoge School), pertanian, kedokteran. (School tot Opleideing van Inlandsche Aartsen = STOVIA) , dan teknik (Technische Hoge School).
Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial itu melahirkan kalangan terpelajar, walaupun masih terbatas pada golongan masyarakat tertentu. Pada umumnya di antara mereka terdapat dua sikap, yaitu ikut arus yang ada atau tanggap terhadap situasi bangsa sendiri.
Kalangan yang ikut arus umumnya cenderung menjadi pegawai kantor atau administrasi perkebunan setelah lulus. Sedangkan kalangan terpelajar yang tanggap merasa terpanggil untuk memperbaiki nasib bangsanya. Kalangan terakhir inilah yang mau berjerih payah merintis perguruan kebangsaan maupun pergerakan nasional.
2. Peranan Perguruan Kebangsaan
Program pendidikan dari pemerintah kolonial mendapat tanggapan antusias dari rakyat Indonesia. Akan tetapi, sayang sekali tidak semua anak yang berminat dapat ditampung. Kondisi ini selain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah dan daya tampung sekolah, juga dilatari oleh pembatasan kalangan tertentu yang boleh berpendidikan oleh pemerintah.
Kebijakan pemerintah ini membuat lembaga pendidikan disalahartikan. Sekolah tidak lagi dipahami sebagai ajang belajar-mengajar, melainkan sebagai sarana menaikkan status sosial. Dengan bersekolah orang bukan berharap makin menyadari tugas pengabdiannya bagi bangsa, tetapi malahan ingin agar meningkatkan kedudukannya di tengah masyarakat.
Di tengah .kerancuan tujuan menempuh pendidikan itu, tampilah para pendidik bumiputera yang bertekad mendayagunakan pendidikan sebagai ajang penggemblengan para putera bangsa. Tekad itu mereka nyatakan dengan mendirikan perguruan kebangsaan. Sesuai dengan namanya, perguruan ini berupaya merangkul semua pemuda bumiputera, tanpa membedakan dari kalangan manapun.
Ada tiga tokoh yang pantas kita sebutkan di sini. Tokoh pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1920, ia mendirikan Perguruan Taman Siswa. Perguruan ini bertujuan mendidik angkatan muda bumiputera agar menjiwai kebangsaan Indonesia.
Untuk itu, dalam kegiatan belajar-mengajar, ditanamkan semangat antipenjajahan sekaligus kecintaan akan tanah air. Dengan tertanamnya jiwa kebangsaan itu, para pemuda bumi-putera akan dapat diandalkan nantinya sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Tokoh berikutnya adalah Mohammad Syafei. Pada tahun 1926, ia mendirikan INS (Indonesische Nederlandsche School)Kayu Tanam. Perguruan ini bertujuan mendidik para pemuda bumiputera men-jadi tenaga siap pakai untuk mengabdi kepentingan bangsa Indonesia. Untuk itu, perguruan ini menanamkan tradisi semangat kerja, aktif-kreatif, dan mandiri. Tradisi ini amat dibutuhkan sebagai modal perjuangan menuju kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan nantinya.
Tokoh ketiga adalah E.F.E Douwes Dekker. Pada tahun 1924, ia mempelopori berdirinya Ksatriaan School. Maksud didirikannya sekolah tersebut adalah menumbuhkan harga diri dan kepercayaan sebagai manusia merdeka di kalangan murid bumiputera. Untuk itu, landasan proses belajar-mengajar adalah pembinaan kesadaran sebagai manusia Indonesia. Pendidikan yang ditanamkan di sekolah ini turut berperan dalam menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan para pelajar bumiputera.
Selain ketiga tokoh tersebut, sebetulnya masih banyak kalangan terpelajar lain yang terpanggil untuk mendirikan sarana pendidikan bagi kaum muda bumi putera. Pada bulan Desember 1928, beberapa tokoh pergerakan nasional mendirikan Perguruan Rakyat.
Tujuan sekolah ini adalah menyelenggarakan kursus lanjutan mengenai bahasa, ilmu bangsa-bangsa, ilmu sosial, tata negara, tata buku, dan stenografi. Yang menarik, dalam proses belajar-mengajar diupayakan sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang berbau kedaerahan. Secara positif, semua hal yang diajarkan dikaitkan dengan kebangsaan Indonesia.
Tampaklah, perguruan-perguruan tersebut merupakan tempat penggemblengan para tunas bangsa. Dalam penggemblengan itu, ditumbuhkan kesadaran nasional, atau dengan kata lain, kesadaran akan persatuan dan kesatuan Indonesia. Terbukti nantinya, dari perguruan-perguruan inilah akan banyak tampil para pemuda pelajar yang aktif menggalang pergerakan nasional.
Daftar Pustaka: Erlangga
Loading...