Loading...
Berdasar uraian sebelumnya kita telah ketahui bahwa sistem politik di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Pancasila menjadi dasar bagi berjalannya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu sistem politik yang hendak dijalankan adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk terwujudnya nilai-nilai dasar Pancasila dalam penyelenggaraan bernegara.
Berjalannya sistem politik demokrasi tentu saja membutuhkan partisipasi politik seluruh warga negara. Tanpa adanya partisipasi maka sistem politik demokrasi tidak dapat berjalan. Tanpa adanyapartisipasi sulit untuk munculnya beragam input dari masyarakat. Partisipasi seperti apakah yang dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi?
Sesuai dengan model bekerjanya sisteni politik, partisipasi warga negara hendaknya diarahkan agar muncul menjadi input. Partisipasi warga bisa berupa tuntutan dan dukungan, Tuntutan dan dukungan itu selanjutnya disalurkan melalui berbagai lembaga infrastruktur politik yang ada.
Termasuk lembaga infrastruktur sebagaimana di atas adalah partai politik, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan media. Menulis surat pembaca di media surat kabar, sudah merupakan contoh memberi input. Siswa secara bersama-sama pergi seorang anggota DRPD guna menyampaikan aspirasi agar diadakan beasiswa di daerahnya, juga merupakan contoh memberi input.
Selain ikut serta berpartisipasi melalui lembaga-lembaga infrSruktur, partisipasi warga yang demokratis adalah partisipasi yang dilandasi oleh nilai atau sikap demokrasi dan dilakuan dengan perilaku yang demokratis pula.
Sikap Politik yang Demokratis dalam Kehidupan Bernegara
Masyarakat Indonesia sekarang ini telah memiliki keberanian dan kemampuan untuk menyatakan sikap politiknya pada pemerintah. Terhadap kebijakan-kebijakan pada masa Reformasi ini tidak jarang warga menyatakan sikap ketidaksetujuannya.
Bahkan dari sikap politik yang negatif ini memunculkan berbagai tindakan penentangan, anarki, dan kerusakan. Dengan mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan, masyarakat bertindak menuruti hawa nafsu dan kepentingan sendiri.
Jika keadaan ini terus terjadi maka dapat membahayakan kepentingan keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta dapat membahayakan kelangsungan negara InciOnesia yang demokratis. Dapatkah kalian memberi contoh tindak kekerasan warga negara yang tidak puas atas kebijakan pemerintah?
Sikap politik adalah hak warga negara yang boleh saja dinyatakan, namun sikap politik tidak boleh diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan semangat demokrasi.
Pilihan kita adalah perlunya warga negara dalam sebuah negara demokrasi memiliki sikap politik yang demokratis. Jika kita ingin menegakkan pemerintahan dan negara demokrasi, warga negara perlu memiliki sikap politik yang demokratis. Adapun ciri-ciri sikap politik yang demokratis, antara lain sebagai berikut:
1. Sikap Pluralis
Plural yang artinya banyak, jamak. Bersikap pluralis berarti sikap untuk mengakui adanya banyak hal. Adanya perbedaan termasuk menghargai sikap politik orang lain yang berbeda.
2. Sikap Santun dan Antikekerasan
Contohnya, menyelesaikan segala persoalan sejauh mungkin dengan damai, menentang setiap bentuk kekerasan dan pemaksaan, santun dalam berbicara dan bertindak, mengutamakan kompromi.
3. Sikap Kritis, Konstruktif, dan Inisiatif
Contohnya, menghadapi persoalan dengan pikiran yang jernih, berprasangka baik, penuh dengan ide-ide baru yang membangun, mampu memberi solusi, dan tidak asal bicara.
4. Sikap Komitmen dan Bertanggung Jawab
Artinya, tetap dengan pilihannya, bersedia menanggung risiko, dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sikap Mandiri dan. Kompetitif
Sikap mandiri berdasar kemampuan diri sendiri, namun juga perlu kerja sama dengan orang lain karena setiap orang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Orang lain kita pandang sebagai kawan untuk bersaing maju bukan sebagai musuh.
6. Sikap Terbuka
Artinya, bersedia menyampaikan informasi yang bersifat publik, tidak menutupi masalah bersama, berbicara secara terbuka, jujur, apa adanya sehingga jelas bagi pihak lain.
7. Sikap Bekerja Sama dan Saling Ketergantungan
Perlunya bekerja sama dan saling ketergantungan dalam rangka bertindak dan memenuhi kebutuhan hidup. Perlu disadari orang yang berbeda sikap politik tidak harus selamanya menjadi lawan politik apalagi menjadi permusuhan yang bersifat pribadi.
8. Sikap Pengendalian Diri
Artinya, tidak mudah terkena hasutan, fitnah, tidak mudah diprovokasi, diadu domba, dan mampu menahari diri untuk tidak bertindak yang mengedepankan kekerasan. Dengan berlandaskan pada sikap po-litik yang demokratis, sikap politik dapat digunakan dan dimanfaatkan secara benar dan baik oleh warga negara ataupun penyelenggara negara.
Sikap demokratis hendaknya dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan yang baik dari warga negara terhadap pemerintah dan negaranya. Di samping itu, juga didasari oleh loyalitas atau kesetiaan pada negaranya.
Pada masa reformasi ini, ada sebagian warga negara yang memiliki sifat radikal, yaitu selalu bersifat tidak puas dan menen-tang segala kebijakan pemerintah apa pun maksud kebijakan itu. Dengan alasan kebebasan dan keterbukaan, orang berhak dan boleh bersikap seperti demikian. Kemudian, apakah pemerintah menangkapi dan memenjarakan orang-orang yang bersikap radikal?
Bolehkah pemerintah bertindak demikian? Sikap radikal terjadi karena kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintahnya sangat rendah dan tidak puas. Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah bukanlah dengan menekan, memenjarakan, atau mengusir warga negara yang bersikap demikian, tetapi pemerintah berusaha agar sedapat mungkin mendapat kepercayaan politik yang semakin tinggi dari warganya.
Pemerintah mengusahakan terwujudnya keadaan yang dapat memberi kepuasan pada warganya, sekaligus mengadakan peru-bahan-perubahan ke arah yang makin baik menuju tujuan bersama. Makin tinggi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah maka kebijakan pemerintah akan diterima dengan sikap puas. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyakinkan dan meng-upayakan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya adalah kebijakan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
Dengan memiliki kesadaran politik, kepercayaan yang tinggi pada pemerintah, dan sifat loyal pada negara maka sikap politik demokratis dapat mendukung keberadaan dan kelangsungan negara. Orang yang demikian apabila ada kebijakan politik yang dirasakan merugikan masyarakat maka bukannya menolak, tetapi ditanggapi, dikritisi, serta diberi usulan perbaikan. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang menguntungkan masyarakat maka akan diterima serta didukung pelaksanaannya.
Kesadaran politik dan keperc ayaan warga negara yang baik dapat menghasilkan sikap politik yang mendukung, konstruktif, kreatif, dan kritis. Negara berusaha agar warganya memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan politik yang baik terhadap pemerintah.
Hal ini dilakukan agar sikap politik warga negaranya bersifat mendukung dan memperkuat kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah akan melahirkan sikap-sikap politik yang negatif, cenderung menolak dan sebagainya sehingga akan menghambat kelangsungan penyelenggaraan negara.
Negara demokrasi amat mengharapkan adanya kesadaran politik yang tinggi dari warganya sekaligus kepercayaan yang tinggi pula dari warga negara. Dengan dua hal tersebut maka akan muncul sikap politik yang ,akan mendukung atas kebijakan yang baik, tetapi akan bersifat mempertanyakan dan memberi usulan perbaikan atas kebij akan yang menyimpang.
Apabila kesadaran politik dan kepercayaan warga rendah maka akan mudah muncul sikap apatis, masa bodoh, bersikap pasrah, sikap serba menolak atas segala kebijakan yang ada. Sikap tersebut akan merugikan masyarakat sendiri karena pemerintah tidak dapat memahami secara jelas apa yang menjadi keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Tidak adanya partisipasi rakyat dalam bentuk i pemyataan sikap politik memungkinkan pemerintah meng eluarkan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat karena tidak mendapat masukan dan usulan dari masyarakat.
Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
Loading...
