Loading...
Pengalaman masa jatuhnya rezim Orde Baru yaitu adanya tuntutan pemberantasan KKN dan Otonomi Daerah, sangatlah memprihatinkan. Sampai sekarang masih dirasakan dampak berupa demonstrasi dan bentrok massa Pusat maupun daerah menjadi budaya baru.
Adapun budaya tersebut tidak jarang memakan korban luka maupun tewas seperti kasus demo pembubaran Free Port di Irian Jaya. Korban demonstrasi massa tersebut ternyata juga menimpa petugas kepolisian sebagai alat pemerintah dalam menertibkan dan mengamankan negara. Sehingga, secara umum sangat disesalkan. Berikut dijelaskan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
A. Latar Belakang Sosial Budaya
Latar belakang sosial budaya bangsa Indonesia yang agraris dan parokhial memberikan corak tersendiri bahwa bangsa Indonesia bersahaja, terbuka, dan memberikan lebih dari apa yang diterima. Namun demikian sebagai negara transisi ke demokrasi ternyata dibutuhkan pemerintah yang kuat dan efektif sehingga masuknya militer dalam pemerintahan Orde Baru memberikan nuansa kekuasaan yang otoriter.
Adanya kasus Malari 1974 berlanjut kepada kasus Semanggi dewasa ini menciptakan gelombang lebih besar, yaitu peristiwa Mei 1998 berupa demonstrasi besar-besaran di Jakarta dengan pendudukan gedung DPR MPR RI.
Massa ini adalah massa reformasi, yaitu pengembalian hakehak rakyat pada porsinya. Agenda reformasi selain yemberantasan KKN adalah juga Otonomi Daerah. Adapun UU Otonomi Daerah lahir karena tuntutan daerah untuk berdiri sendiri sehingga membahayakan bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Demikianlah latar belakang sejarah Negara Indonesia sehingega penting sekali keterbukaan dan jaminan keadilan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
B. Bentuk Keterbukaan dan Jaminan Keadilan
Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara otoriter yaitu tertutup, tidak jujur, dan tidak adil, berakibat rapuhnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga melahirkan keterpurukan ekonomi dan bahaya disintegrasi bangsa.
Semua karena kurangnya dukungan dan partisipasi rakyat secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah untuk mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai langkah reformasi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan seperti hal-hal berikut:
- Pemilihan Umum (langsung)
Melalui Pemilu, proses demokratisasi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Pemilu 2004 tercatat sebagai Pemilu yang paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. Bentuk keterbukaan dan jaminan keadilan adalah dengan memberlakukan asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil yang diatur dalam Paket UU Politik.
Dengan UU Politik tersebut dimungkinkan adanya demokratisasi dalam pemerintahan di Indonesia baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka yang duduk di lembaga negara yang dipilih langsung rakyat maupun tidak langsung akan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat itu sendiri.
- Amandemen UUD 1945
Amandemen UUD 1945 memberikan pengertian bahwa nilai Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945 dapat diubah sehingga pengertian kesucian dan kemurnian Pancasila secara mendasar terletak pada Pembukaan UUD 1945, sedangkan batang tubuh dan penjelasannya adalah secara umum dapat diubah.
Dengan amandemen tersebut diharapkan terjadi tranformasi nilai baru dalam upaya demokratisasi kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Amandemen UUD 1945 tersebut memberikan dasar bagi pengembangan demokrasi Pancasila.
Adanya pembagian kekuasaan negara secara integral dapat disempurnakan sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan rakyat Indonesia. Pada akhirnya nanti posisi Eksekutif akan sejajar dengan Legislatif dalam pola budaya politik yang berkembang.
- Otonomi Daerah
Otonomi daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi pemerintahan akan semakin memberikan ruang gerak rakyat untuk lebih partisipatif. Dengan otonomi daerah akan semakin menjamin adanya keterbukaan dan keadilan secara merata.
Hal ini karena masyarakat semakin terlibat dan dilibatkan dalam proses kebijakan negara lingkup daerah. Partisipasi rakyat dalam kebijakan negara lingkup daerah tersebut alcan menciptakan motivasi kemandirian dan kedewasaan akan kehidupan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi yang bersendi keterbukaan dan keadilan juga akan berkembang dengan sendirinya.
Daftar Pustaka: Yudhistira
Loading...
