Contoh Perbuatan Yang Sesuai Dan Bertentangan Dengan Hukum

Setiap warga negara perlu tunduk dan taat pada norma hukum sebab adanya sifat memaksa dan tujuan dan norma itu sendiri untuk mengatur tertib hidup dalam bernegara. Oleh karena itu masyarakat sebaiknya memiliki kesadaran hukum yaitu kesadaran din sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dan luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Seperti mentaati peraturan lalu lintas tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang bena-benar terbukti melanggar hukum.

Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukurn yang jika dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Contohnya dalam hukurn pidana yaitu peraturan-peraturan yang mengandurig rumusan mengenai perbuatan apa yang dapat dihukum, siapakah yang dapat dikenai tindakan hukuman dan hukuman apa yang akan dijatuhkan. Peraturan mengenai hukum pidana di Indonesia sudah tertuang dalam satu kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tersebut banyak disebutkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum. Barang siapa melakukan perbuatan itu akan mendapat ancaman hukuman. Contoh perbuatan tersebut antara lain; perbuatan mengambil barang milik orang lain (mencuri), menghilangkan nyawa orang lain (rnembunuh), melakukan permufakatan jahat, melakukan perdagangan anak, memberontak terhadap pemerintahan yang syah, dan sebagainya.

Cobalah kalian can lagi contoh-contoh perbuatan yang dilarang yang tertuang dalam KUHP! Dalam peraturan perundangan-undang lain juga disebutkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana. Misalnya peraturan yang berbentuk undang-undang. Dalam sebuah undang-undang umumnya disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya undang-undang memberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Misalnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang No. I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut secara jelas dinyatakan bahwa terorisme merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Korupsi adalah contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain tindak pidana korupsi dilarang dalam KUHP, juga perbuatan tersebut bertentarigan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bila hukum telah menjadi kesep akatan bersama antara negara dan masyarakat maka kita perlu menaatinya namun bila hukum itu bertentangan dengan keyakinan yang hidup di masyarakat dan bukan merupakan kesepakatan maka perlu untuk diperbaiki atau diganti. Kita sering mendengar adanya peraturan perundangan yang dianggap tidak member keadilan tetapi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Terhadap hukum seperti ini masyarakat berperan untuk memperbaiki dan menggantikannya dengan yang lebih baik.

Sumber Pustaka: Piranti