Bentuk Dan Tingkatan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan negara RI dikelompokkan menjadi dua yaitu, peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peratuan perundang-undangan tingkat pusat yang berlaku secara nasional, yaitu

UUD 1945 Amandemen,
Ketetapan MPR,
Undang-undang (UU),
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu),
Peraturan Pemerinrah (PP),
Keputusan presiden (keppres),
Keputusan menteri,
Keputusan Kepala lembaga pemerintah non-departemen,
Keputusan direktur jenderal departemen, dan
Keputusan kepala badan negara.

Peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku dan diakui adalah

Peraturan daerah (perda)
Keputusan gubernur
Keputusan bupati/walikota
Keputusan kepala dinas daerah

Tidak semua peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas dalam

UUD 1945 ataupun Ketetapan MPR. Beberapa di antaranya ada dan berkembang sejalan

dengan praktik kenegaraan dalam penyelenggaraan pemerintah yang secara tersirat

diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam Ketetapan No. III/MPRI2000 ditegaskan tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara RI. Sumber hukum adalah bahan yang digunakan sebagai landasan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila, sedangkan tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan negara RI adalah