Meningkatkan Pengamalan Demokrasi Pancasila Dalam Berbagal Kegiatan

Makna demokrasi Pancasila sesungguhnya ialah keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik (mengatur tentang politik kenegaraan), tetapi ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Hukum dasar demokrasi Pancasila telah termaktub dalam UUD 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia, sepanjang tetap dalam batas-batas Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, pengamalan demokrasi Pancasila dalam berbagai kegiatan dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu terus ditingkatkan.

Kegiatan Bidang Politik

Kegiatan di bidang politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi Pancasila mencakup hal-hal sebagai berikut.

Setiap warga negara wajib menyukseskan setiap pelaksanaan pemilu dengan asas luber dan jurdil untuk memilih wakil-wakil rakyat (DPR/MPR), demi suksesi kepemimpinan nasional dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam penerapan demokrasi Pancasila yang berpaham kekeluargaan tidakrnengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas.
Pancasila harus dimantapkan sebagai dasar negara dan asas dalam landasan bagi semua ormas dan orpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kita turut serta dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, penuh pengabdian, dan profesional, melalui pengawasan penyelenggaraan ketatanegaraan.
Media massa, sarana komunikasi, dan sarana penerangan lain dimanfaatkan agar mampu menggugah peran serta rakyat serta dapat berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan kesadaran politik rakyat dan memeratakan manfaat pembangunan di segala bidang,memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi.
Dalam mengambil keputusan atas suatu masalah diusahakan sejauh mungkin melalui pendekatan-pendekatan musyawarah untukmufakat, mewujudkan kesadaran, kepastian, dan ketertiban hukum.

Kegiatan Biclang Ekonomi

Kegiatan bidang ekonomi antara lain mencakup hal-hal berikut:

berpartisipasi aktif dalam ikut serta menentukan anggarn dan pendapatan belanja negara melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat;
mewujudkan perekonomian rakyat, berdasar atas asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta dan BUMN serta tetap mau dan mampu bekerja sama diantara semua pelaku ekonomi;
mengusahakan dan memanfaatkân sumber-sumber kekayaan alam, balk yang potensial maupun yang efektif untuk kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Bidang Sosial Budaya

Kegiatan di bidang sosial budaya mencakiip antara lain

mengusahakan tingkat kemajuan penduduk dan pendidikan yang merata untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maju, dan mandiri,
memanfaatkan unsur-unsurbudaya asing yang positif dan menurnbuhkembangkan kebudayaan nasional untuk kemajuan dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila,
ikut aktif ambil bagian dalam kesempatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui wadah-wadah organisasi kepemudaan/profesi seperti OSIS, PMR, Pramuka, Karang Taruna, KNPI, dan sebagainya dan
menumbuhkan rasa solidaritas (kesetia-kawanan dan kepedulian sosial) bersama-sama pemerintah dan masyarakat dalam memberantas dan mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selain contoh-contoh tersebut di atas tentu masih banyak contoh-contoh lain yang belum disebutkan. Oleh sehab itu, kita kembangkan terus secara kreatif sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pangkal tolak demokrasi Pancasila, dengan tetap melalui pendekatan-peidekatan musyawarah untuk mufakat.

Kita harus mengembangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mampu menopang sistem kehidupan kenegaraan yang demokratis, aman, tertib, stabil, dan dinamis selama hangsa Indonesia mengainalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusional UUD 1945.

Sumber Pustaka: Yudhistira