Perbuatan Yang Sesuai Dan Bertentangan Dengan Hukum

Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum diperlukan syarat mutlak, yaitu rakyat juga sadar akan hak-haknya dan bersedia untuk membela hak-hak tersebut. Dalam negara hukum, kekuasaan, tindakan, dan kebijakan aparat pemerintah penguasa harus berdasarkan hukum. Penguasa tidak berwenang melakukan tindakan kenegaraan apapun di luar ketentuan hukum. Semua tindakan alat negara atau pemerintah sah, jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dengan cara yang ditentukan hukum.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum dapat diartikan sebagai segala perbuatan dan perilaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dapat diartikan pula perbuatan tidak melawan atau melangar aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh setiap orang atau waiga negara, dan pemerintah.

Perbuatan yang sesuai Dengan hukum

Setiap orang mempunyai cara hidup sendiri yang khas (unik). Tidak ada orang yang mempunyai cara hidup yang sama. Setiap orang mempunyai cara hidup sama yaitu mencapai keunggulan. Tetapi cara mencapai tujuan itu akan berbeda karena cara hidupnya juga berbeda. Sedangkan tingkah laku yang terlihat dalam usaha mencapai tujuan hidup bersumber kepada cara hidupnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap tingkah laku yang tampak merupakan cerminan dan hidup manusia itu.

Dalam kaitannya dengan hukum sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yaitu batasan-batasan baik yang dikehendaki oleh kehidupan sosial, akan kelihatan bahwa tingkah laku yang mencerminkan kepada cara hidup seseorang itu ada yang sesuai dengan hukum ada juga yang menyimpang. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan norma, seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma hukum. Norma-norma tersebut merupakan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu dalam kehidupan sosial. Hal yang perlu diperhatikan ialah kegiatan-kegiatan individu yang terkait dengan kehidupan sosial yang memiliki norma-norma tersebut. Kegiatan individu itu tampak sebagai tingkah laku baik yang diperlihatkan melalui interaksi antarindividu maupun antara individu dan kelompok sosial.

Suatu kegiatan tampak sebagai perbuatan akan dinilai “ baik “ kalau sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sebaliknya, tingkah laku dinilai “jelek” apabila tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Bagi individu-individu yang bertingkah laku sesuai dengan norma-norma tersebut berarti ia menaati ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan nasional. Setiap kegiatan yang tampak sebagai tingkah lakunya mencerminkan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan di masyarakat.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum dapat diartikan segala perbuatan dan perilaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, dapat diartikan sebagai perbuatan tidak melawan atau melangar aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh setiap orang.

Perbuatan yang Tidak Sesuai dengan Hukum

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dapat diartikan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dapat diartikan suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat, terhadap pribadi atau orang lain, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan melanggar hukum tidak saja dapat dilakukan orang atau warga negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah atau penguasa.

Bila terdapat pelanggaran hukum oleh pemerintah dapat disampaikan bahwa dalam melakukan tugasnya sehari-hari, negara mi diwakilkan tugasnya oleh manusia-manusia pula. Pemerintah merupakan wakil yang ditugaskan mengatur kehidupan negara. Pemerintah hanya dapat bertindak dengan perantara alat-alatnya. Tindakan melanggar hukum dan alat-alat mi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan pemerintah atau tindakan melanggar hukum dan negara.

Para pegawai tidak bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga untuk perbuatan-perbuatan melanggar hukum mereka yang dilakukan waktu menjalankan tugas. Hal mi berdasarkan teori perwakilan dan pertanggungan jawab bahwa segala resiko harus ditanggung pemerintah sebagai pthak yang mernakai mereka, tetapi juga ada batas-batasnya. Walaupun pada umumnya dapat dikatakan seorang pegawai tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga untuk perbuatan yang melanggar hukum, hal mi tidak berarti bahwa pegawai itu dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Ta tidak bertanggung jawab jika ia memenuhi kewajibannya secara layak. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu ia telah bertindak secara moril sangat tercela atau dengan itikad buruk atau sangat ceroboh.

Untuk dapat memahami dan membedakan perbuatan mana yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum dan perbuatan mana yang melanggar hukum, kita harus mengetahui berbagai peraturan hukum yang berlaku dan mengikat kita untuk melaksanakan. karena hukum menyangkut apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, misalnya parkirlah di tempat yang benar. buanglah sampah pada tempatnya, dan bayarlah pajak pada waktunya. Seandainya hal tersebut dilanggar, hukum akan memberikan sanksi berat atau ringan tergantung pada sifat pelanggaran yang terjadi.

Untuk memahami lebih jauh tentang perbuatan mana yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dapat dilihat pada setiap produk undang-undang, yang memberi gambaran tentang perintah dan larangan.

Sumber Pustaka: Ganeca Exact