Absolutisme Di Perancis Pada Masa Revolusi

Pembentukan kekuasaan absolut di Perancis dipelopori oleh Perdana Menteri Cardinal Richelieu (1642-1643). Kekuasaan absolut di Perancis berlanjut pada masa Perdana Menteri Jules Cardinal Mazarin (1643-1661) dan pada masa pemerintahan Raja Lodis XIII (1610-1643).

Di bidang ekonomi, Menteri Jean Baptiste Colbert (1662-1683) sangat besar jasanya dalam melaksanakan politik ekonomi merkantilisme. Sehingga pada masanya sering disebut dengan masa Colbertisme. Semua kewajiban perdagangan dan perekonomian diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kekuatan perdagangan ini, kekuasaan raja semakin kuat dan kokoh serta mampu membentuk militer dalam jumlah yang sangat besar pula. Oleh karena itu raja-raja Louis berhasil memerintah dengan cara absolutisme. Pada masa kekuasaan Raja Louis XIV (1643-1715), kekuasaan absolutisme Perancis mencapai puncak kejayaannya. Terbukti dengan beberapa langkah yang ditempuh oleh Raja Louis XIV dalam masa pemerintahannya, di antaranya:

Mematahkan benteng-benteng kaum Calvinist yang merupakan negara-negara kecil di dalam lingkungan kerajaan Perancis.
Menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan feodal dan raja-raja vasal, sehingga mereka tinggal menjadi tuan-tuan tanah.
Fungsi dan peranan Lembaga Perwakilan Rakyat dihapuskan pada masa pemerintahan Raja Louis XIII.

Pada masa pemerintahan Raja Louis XIV terungkap bahwa pembentukan kekuasaai absolutisme di Perancis merupakan yang paling berhasil di seluruh wilayah Eropa Ciri-cirirnerintahan Raja Louis XIV adalah sabagai berikut

memerintah tanpa undang-undang;
memerintah tanpa Dewan Legislatif;
memerintah tanpa kepastian hukum;
memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti;
memerintah taripa dibatasi oleh kekuasaan apapun.

Raja Louis XIV terkenal dengan ucapannya “L’etat c’est moi” (negara adalah saya), yang merupakan suatu semboyan abadi yang melukiskan bagaimana seorang raja absolut paling berhasil di kawasan Eropa pada saat itu. Dalam hal ini Raja Louis XIV menempatkan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa dan pusat segala perhatian, dengan membangun kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan diperoleh dan Tuhan (Le Droit Divin). Istananya yang berada di Versailles sering disebut dengan Istana Sang Surya (Le roi soleil). Keadaan seperti ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan yang menentang kedudukan raja. Gerakan-gerakan itu dipelopori oleh kaum masyarakat kota atau dan golongan ketiga (kaum borjuis). Masyarakat kota

merupakan penentang utama terhadap sikap dan pemerintahan Raja Louis. Golongan ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

menjunjung tinggi asas persamaan;
menjunjung tinggi kebebasan;
penggunaan akal pikiran yang sehat dan serba perhitungan
kehidupan warga masyarakat kota yang bérsifat liberalisme

Tokoh-tokoh pembaharuan yang menentang kekuasaan absolutisme raja-raja Louis di antaranya:

John Locke (1632-1704) — seorang filsuf Inggris — yang menganjurkan adanya undang-undang (konstitusi) dalam suatu kerajaan dan berpendapat bahwa manusia meiniliki hak-hak sejak ia lahir seperti hak kemerdekaan, hak hidup, hak memilih, hak untuk meiniliki dan sebagainya.
Montesquieu (1689-1755) — seorang filsuf berkebangsaan Perancis — Dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748) (The Spirit of the laws) menyatakan bahwa suatu negara yang ideal adalah yang kekuasaannya dibagi atas tiga kekuasaan yaitu legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dan yudikatzf (mengadili setiap pelanggar undang-undang). Ketiganya ini sering disebut dengan Trias Politica.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) — seorang filsuf Perancis — Dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social (Peijanjian Masyarakat), Rousseau mengatakan bahwa aiusia sejak lahir adalah sama dan merdeka. Oleh karena itu, ia mehganjurkan sistem pemerintah Ekrasi atau kedaulatan rakyat dengan semboyan “dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Sumber Pustaka: Erlangga