Pemerintahan Kolonial Belanda Pada Masa Penjajahan

Setelah dilakukan perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada Konvef1 London (1814), daerah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Untuk mengurus pengembalian itu, dikirim koinisi jenderal yang terdiri dan Van der Capellen, Elout, dan Buyskes (1816).

Tugas koinisi jenderal itu sangat berat, yaitu memperbaiki sistem pemerintahan dan perekonoinian. Perbaikan ekonoini ini bertujuan agar dapat mengembalikan utang-utang Belanda yang cukup besar akibat perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi Napoleon maupun perang-perang yang dilakukan dalam menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya itu, berbagai tantangan muncul yaitu menghadapi perekonoinian yang bunk, persaingan dagang bangsa Inggris, sikap bangsa Indonesia yang memusuhi bangsa Belanda. Bangsa Indonesia tidak ingin dijajah lagi dan ingin merdeka seperti yang dialaini pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Jika ditinjau dan sejarah Indonesia, sejak tahun 1816 sampai tahun 1900, bangsa Indonesia sudah jelas menentang masuk dan berkuasanya bangsa Asing termasuk bangsa Belanda Pertentangan yang tenjadi antara bangsa Indoonesia dengan bangsa Belanda disebabkan oleh karena:

Kebencian golongan raja dan bangsawan Indonesia terhadap pemerintah Belanda yang menyebabkan kemunduran kekuasaan mereka.
Kebencian golongan pedagang Indonesia terhadap Belanda yang mematikan mata pencaharian mereka.
Kebencian terhadap Belanda berdasarkan agama, seperti meletusnya Perang Diponegoro, Perang Padni, Perang Aceh dan lain sebagainya.

Untuk menghadapi pertentangan yang kuat dan bangsa Indonesia, Belanda menindasnya dengan jalan perang kolonial dan politik devide et impera, yaitu memecah belah bangsa Indonesia. Sehingga terjadinya permusuhan antara kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia.

Sumber Pustaka: Erlangga