Loading...
Malang melintangnya kolonialisme dan imperialisme Barat selama lebih dari tiga abad di Indonesia mewariskan banyak peninggalan sejarah. Kebanyakan peninggalan berasal dari Belanda, mengingat bangsa inilah yang berkuasa paling lama di Indonesia.. Peninggalan itu dapat berupa benda fisik, dapat pula psikologis.
• Peninggalan fisik tampak dari berbagai bangunan, jaringan transportasi-telekomunikasi, dan tata kota.
• Peninggalan psikologis muncul dalam kenyataan masyarakat kita, baik politik maupun budaya.
A. Peninggalan Politik
Berbeda dengan Portugis dan Inggris, hanya Belanda yang kentara sekali meninggalkan warisan politik di Indonesia. Alasannya, kepentingan kolonialisme dan imperialisme Barat pada dasarnya merupakan kepentingan ekonomi. Kepentingan politik baru terpikir oleh Belanda sejak berakhirnya Perang Jawa (Perang Diponegoro). Ketika itulah Belanda secara serius berniat mendirikan Naierlands Indie (Hindia Belanda).
Pembentukan Nederlands Indie membawa konsekuensi harus dibentuknya organisasi pemerintahan, propinsi atau wilayah otonom, dan hukum.
Administrasi Pemerintahan
Sejak VOC berkuasa, jabatan kolonial tertinggi di Indonesia dipegang oleh seorang gubernur jenderal. Sejak Nederlands Indie berdiri, kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh gubernur jenderal. Namun, mulai juga dibentuk sejumlah lembaga sebagaimana layaknya suatu negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Lembaga Negara Tingkat Pusat
• Central Regeering (Pusat pemerintahan)
• Algemeene Secretarie (Sekretariat Umum)
• Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri)
• Departement van Economische Zaken (Departemen Perekonomian)
• Departement van Financien (Departement Keuangan)
• Departement Verkeeren en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan)
• Departement van Onderwijs en Eeredients (Departemen Pendidikan dan Pengajaran)
• Department van Burgerlijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum)
• Hoge Raad (Mahkamah Agung)
• Volksraad (Dewan Rakyat).
Ketika persoalan pemerintahan semakin kompleks, diberlakukan desentralisasi, pada tahun 1922. Program utama desentralisasi adalah sebagai berikut.
• Membentuk dewan pemerintahan lokal (colleges van gedeputeerden)
• Membentuk pendanaan lokal (gewestelijke kas) untuk membiayai kebutuhan pemerintah lokal tanpa campur tangan pusat
• Desentralisasi administrasi atau pemerintahan mandiri (medebewind)
Organisasi pemerintahan yang dibentuk Belanda itu menjadi(model) bagi organisasi Pemerintahan Indonesia. Lembaga negara yang adasekarang tidak jauh berbeda dengan negara era Nederlands Indie.
Pembentukan Wilayah Administratif
Wilavah Nederlands Indie mencakup wilayah Republik Indonesia sekarang. Wilayah itu terbagi menjadi sejumlah wilayah administratif, yang disebut gourernement, provincie, dan residentie. Pembentukan wilayah administratif itu mengalami perubahan sejak tahun 1830-an. Barulah memasuki tahun 1910, pembentukan wilayah administratif telah mantap. Sampai tahun 1930 an, Nederlands Indie terbagi menjadi 22 wilayah admin-istratif. Pembagian paling kompleks terdapat di Sumatra dan Jawa. Kalau kita menyimak pembagian propinsi beserta batas-batasnya, tampak sekali pengaruhnya pada pembagian propinsi untuk Indonesia sekarang ini.
Reorganisasi Desa
Reorganisasi desa menunjuk pada upaya pemerintah kolonial menata kembali pemukiman di desa-desa. Reorganisasi desa dilaksanakan bersamaan dengan pember-lakuan Cultuurstelsel. Tujuannya adalah untuk memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, sekaligus mempermudah pengumpulan hasil panen. Reorganisasi desa dilaksanakan dengan menyatukan desa-desa kecil yang terpisah menjadi kesatuan desa yang lebih besar. Proses reorganisasi itu tampak pada Gambar 3-4 di halaman 27.
Dampak dari organisasi desa paling terasa di pulau jawa. Penduduk yang tadinya bebas berpindah dari sutu tempat ketempat lain harus terikat kedesanya.Penduduk dilarang keluar dari desanya tanpa izin resmi.Dampak ini masih terasa sampai sekarang seperti gejala mudik(pulang kekampung halaman)
Daftar Pustaka : Erlangga
Loading...