Loading...
Kebijakan eksploitasi yang diterapkan pemerintah kolonial melalui Sistem Tanam terbukti tidak adil bagi wilayah jajahan. Di satu pihak, Belanda sangat diuntungkan dengan pulihnya kembali posisi keuangan. Di lain pihak, rakyat jajahan menderita karena kelaparan dan kemiskinan. Ketidakadilan itu mendapat reaksi keras dari kalangan liberal.
A. Politik Etis
Setelah kalangan liberal meraih kemenangan politik di Belanda, muncul perhatian pada kemakmuran rakyat wilayah jajahan. Penganut politik liberal, seperti van Deventer, mendesak pemerintah Belanda untuk meningkatkan kehidupan wilayah jajahan. Desakan itu berdasarkan pertimbangan berikut:
Rakyat wilavah jajahan telah bekerja keras memberikan kemakmuran kepada Belanda (melalui Tanam Paksa). Oleh karena itu, Belanda wajib memberikan kemakmuran bagi rakyat wilayah jajahan sebagai balas budi atas kerja keras mereka. Desakan van Deventer itu mendapat sambutan dari pemerintah Belanda.
Dalam pidato negara pada tahun 1901, ratu Belanda, Wihelmina, mengatakan: "Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda". Pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal sebagai Politik Etis atau Politik Balas Budi.
Tujuan Politik Etis
- Edukasi: menyelenggarakan pendidikan.
- Irigasi: membangun sarana dan jaringan pengairan.
- Kolonisasi: mengorganisasi perpindahan penduduk.
B. Pendidikan Kolonial
Pendidikan kolonial adalah pendidikan yang diorganisasi oleh pemerintah kolonial. Penyelenggaraan pendidikan itu seiring dengan kepentingan pemerintah itu sendiri, berupa kebutuhan akan pegawai terdidik dan terampil, baik di kantor pemerintah maupun perkebunan. Karena kepentingan itu, pada mulanya pendidikan tidak merata untuk semua orang. Terdapat perbedaan antara anak keturunan Eropa dan anak bumiputera.
Perkembangan Pendidikan dan Munculnya Kesadaran Nasional sepertihalnya Untuk anak keturunan Eropa didirikan ELS (Europese Lagere School, Untuk anak bumiputera kalangan bawah didirikan sekolah kelas dua (Angka Loro), Untuk anak bumiputra kalangan menengah dan atas didirikan sekolah kelas satu.
Kemudian, meningkatnya kebutuhan pegawai terdidik mendorong pemerintah untuk mengembangkan pendidikan untuk anak bumiputera. Untuk anak bumiputera kalangan bawah, didirikan sekolah rakyat (Volkschool atau Rajatschool). Pendidikan berlangsung selama 3 tahun, dengan tekanan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Murid yang pandai akan memperoleh kesempatan belajar di sekolah lanjutan (Vervolgschool) selama 2 tahun.
Untuk anak bumiputera kalangan menengah, didirikan sekolah dasar (Hol-lands Inlandsche School atau HIS). Sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan berlangsung selama 7 tahun.
Murid yang pandai dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum setingkat SLTP (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs atau MULO), lalu ke sekolah umum setingkat SMU (Algemeene Middelbare School atau AMS).
Khusus untuk bumiputera kalangan atas, setelah selesai HIS dapat melan-jutkan ke HBS (Hogere Burgerschool) dengan lama pendidikan 5 tahun. Selain ke sekolah umum, anak bumiputera dapat melanjutkan ke sekolah kejuruan, seperti sekolah guru (Kweekschool) dan sekolah pangreh praja.
Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial juga memberi kesempatan bagi bumiputera untuk mengikuti pendidikan tinggi, terutama bagi murid yang pintar dan mampu secara ekonomi. Sebelumnya, mereka ini harus belajar ke Belanda. Barulah sejak tahun 1920, mereka dapat mengikuti pendidikan tinggi di Hindia Belanda:
- Bidang hukum: Rechts Hoge School.
- Bidang teknik: Technische Hoge School.
- Bidang kedokteran: School tot Opleiding van Inlandsche Aartsen (STOVIA).
C. Perguruan Kebangsaan
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, muncul pula ziekolah vang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sekolah seperti itu dengan sebutan perguruan kebangsaan. Perguruan kebangsaan lahir keprihatinan tidak semua rakyat Indonesia mampu masuk ke sekolah milik piemerintah.
Pemerintah kolonial membatasi pendidikan untuk orang dari kalangan tertentu (biasanya bangsawan) atau kalangan yang mampu secara ekonomi. Itulah sebabnya, perguruan kebangsaan terbuka bagi semua bumiputera tanpa membedakan dari kalangan manapun.
D. Perguruan Taman Siswa
Perguruan kebangsaan ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara,pada tahun 1920. Selain menambah ilmu pengetahuan, pendidikan dalam perguruan tersebut juga bertujuan membentuk jiwa kebangsaan. Dengan tujuan itu, lulusan Taman Siswa bukan hanya pandai, tetapi juga mampu menjadi calon pemimpin harapan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, dalam kegiatan belajar mengajar,ditanamkan semangat antikolonial (penjajahan) dan rasa cinta tanah air.
E. Perguruan Kayu Tanam
Perguruan kebangsaan ini didirikan oleh Mohammad Syafei, pada tahun 1926. Nama asli perguruan itu adalah Indonesische Nederlandsche School Kayu Tanam atau INS Kayu Tanam. Perguruan tersebut bertujuan menyiapkan para pemuda untuk mengabdi kepentingan bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuanitu, dalam kegiatan belajar mengajar ditanamkan semangat kerja dan kemandirian.
F. Perguruan Ksatrian
Perguruan kebangsaan ini didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker, pada tahun 1924. Nama asli perguruan itu adalah Ksatriaan School. Perguruan tersebut ber-tujuan menumbuhkan rasa kebanggaan dan rasa percaya diri sebagai manusia merdeka. Untuk mencapai tujuan itu, dalam kegiatan belajar mengajar dibina sikap kritis terhadap kolonialisme. Juga ditanamkan keberanian mengambil sikap tanpa kompromi terhadap segala hal yang berkaitan dengan penjajahan.
Daftar Pustaka: Erlangga
Loading...