Loading...
Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan
Mungkin Anda pernah mendengar dan melihat di media cetak atau media elektronik tentang perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Apa yang nada dalam pikiran Anda ketika mendengar ada pejabat yang melakukan korupsi triliunan rupiah? Hal mi diakibatkan salah satunya dan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang TidakTransparan Berikut mi beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.
- Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
- Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.
- Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persoalan hak warga negara di hadapan hukum.
- Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.
- Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antarkelompok di masyarakat.
- Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
- Pemerntahan yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan din dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dan Iemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, senta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.
- Pelaksanaan peran sosial politik TNT disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.
- Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.
Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama
Loading...