Loading...
Ciri-Ciri Demokrasi
Negara dengan sistem politik demokrasi umumnya ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:
- Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu Fokus dan kelompok, dalam penyelenggaraan pergantian Esensi cin-ciri empiris pimpinan secara berkala, tertib, damai dan melalui demokrasi. adalah bahwa alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Pembatasan demokrasi senantiasa ini tidak berarti bahwa tidak adanya campur tangan berkaitan erat dengan pemerintah dalam beberapa segi kehidupan, sepanjang pertanggungjawaban undang-undang memberikan wewenang untuk itu. kompetisi. keterlibatan,
- Prasarana pendapat umum baik pers, televisi, dan radio dan tinggi rendahnya harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara kadar untuk menikmati bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Karena hak-hak dasar, seperti kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, hak untuk berekspresi, dan berkumpul merupakan hak-hak politik dan sipil berserikat. berkumpul, dan yang sangat mendasar. sebagainya.
- Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan, sikap menerima legitimasi dan sistem pemerintahan. Dalam bukunya “Introduction to Democratic Theory”, Henry B. Mayo memberikan ciri-ciri demokrasi dan sejumlah nilai (values), yaitu:
a). menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
b). menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
c). menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers);
d). membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum Qf coercion);
e). mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat;
f). menjamin tegaknya keadilan.
Negara-negara berkembang umumnya masih mencari bentuk yang selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat untuk mencari dan menemukan identitas demi kebaikan bersama. Cirinya yang menonjol adalah peranan eksekutif yang sangat dominan dalam mengembangkan identitas bersama dan merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, di satu sisi tampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain infrastruktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.
Karena hubungan kekuasaan bersifat dominatif, maka pelaksanaannya lehih cenderung hersifat paksaan “otoriter” daripada konsensus. Kenyataan mi menyingkirkan masyarakat dan ciri-ciri khas demokrasi seperti adanya jaminan HAM, kedudukan warga negara yang sama di depan hukum dan pengadilan, hak berserikat, berkumpul, beroposisi, dan lain-lain.
Sumber Pustaka: Erlangga
Loading...