Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi, Sosialisasi, Recruitment Dan Pengatur Konflik

Partai politik mula-mula dikenal di negara-negara Eropa Barat. Tumbuh dan berkembangnya partai partai politik itu bertolak dan anggapan bahwa rakyat merupakan faktor yang hatus diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Dalarn sejarahnya di kalangan parlemen telah terbentuk kelompok-kelompok kecil yang bermaksud mempelajari persoalanpersoalan politik. Di masyarakat, para pemilih membentuk golongan-golongan sendini yang punya organisasi teratur. Pada akhir abad ke- 19, perhimpunan yang bertujuan politik tersebut dinamakan partai politik.

Dalam negara yang bersistem demokrasi parlemen, keberadaan partai politik telah menjadi syarat mutlak. Dengan adanya anggapan itu, partai-partai politik telah tumbuh secara spontan dan berkembang sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemenintah di lain pihak. Para ahli berpendapat bahwa partai politik sebagai manifestasi dan suatu sistem politik yang sudah modern atau sedang dalam proses memodernisasikan dirinya.

Benikut ini akan dibahas mengenai beberapa fungsi dan partai politik.

Partai Politik Berfungsi sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menenima dan menampung semua aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa untuk mengurangi kesimpangsiuran pendapat yang beredar dalam masyarakat. Setelah itu dirumuskan dan diajukan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan diajukan kepada pemerintah sebagai program partai. Dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah oleh partai politik dijadikan kebijaksanaan umum. Itulah sebabnya partai politik dipandang sebagai media perantara antara rakyat dengan pemerintah atau dengan kata lain partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah.

Partai Politik Berfungsi sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dalam ilmu politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk memahami gejala politik yang umumnya berlaku di dalam masyarakat di mana ia berada. Proses pemahaman ml berlangsung secara bertahap sejak dan masa kanak-kanak hlngga dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai oleh masyarakat dan satu generasi ke generasi berikut.

Dengan adanya sosialisasi politik, setiap orang diharapkan dapat mengetahui dan menghayati, kemudian dapat mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partai politik hams berperan aktif menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses sosialisasi politik itu, antara lain melalui ceramah-ceramah politik, kursus-kursus, penataran, dan sebagainya.

Di samping itu partai politik hams mampu menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa partai politik dalam kegiatannya benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat pada umumnya bukan hanya semata-mata kepentingan partai atau golongannya.

Partai Politik Berfungsi sebagai Sarana Recruitment Polilik

Partai politik sebagai sarana recruitment politik, artinya partai politik mencari dan mengajak orang-orang tertentu untuk menjadi anggota partai. Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang memahami masalah-masalah politik, organisasi, kepemimpinan, dan memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Untuk mengajak mereka, cara-cara yang ditempuh bisa dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Selain dan itu, partai politik dapat pula mengadakan kaderisasi anggota partai. Kaderisasi mi dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa mendatang.

Partai Politik Berfungsi sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi persaingan atau perbedaan pendapat antargolongan masyarakat sering terjadi. Persaingan atau perbedaan pendapat yang timbul sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar saja. Namun, apabila dibiarkan tidak mustahil akan mengakibatkan terganggunya kestabilan keamanan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam situasi yang demikian peranan partai politik sangat diharapkan, guna mengurangi atau mengatasi pertentangan-pertentangan tersebut. Adapun caranya adalah membuat aturan permainan atau mengajak pihak-pihak yang bertentangan untuk kembali kepada aturan-aturan permainan yapg sudah ada. Maksudnya adalah agar semua pihak dapat menyadari bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan tidak dengan perselisihan yang berlarut-larut.

Namun, seringkali yang terjadi partai tidak berperan sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai sarana pengatur konflik. Dalam situasi persaingan antargolongan masyarakat, partai justru memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingannya dan sama sekali tidak membantu menyelesaikan konflik. Itulah sebabnya di beberapa negara barn, telah membawa berbagai akibat, misalnya di Pakistan (1958) partai politik dibubarkan, di beberapa negara Afrika, serta negara-negara Eropa timur hanya diperkenankan adanya partai tunggal atau satu partai politik.

Sumber Pustaka: Yudhistira