Karakteristik, Konsepsi Dan Aktor Dalam Kepemerintahan

Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini, pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteritiknya masing-masing adalah sebagai berikut:

Kompleksitas, dalam menghadapi kondisi yang kompleks, pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.
Dinamika, dalam hal mi pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturanatau pengendalian (steering) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat dan/atau kepentingan dalam bidang tertentu).
Keanekaragaman, masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pengaturan (regulation) dan integrasi atau keterpaduan (integration).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai “intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, yang diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sis tern (sosial-politik), sesuai den gan hara pan atau pun tujuan dan para pelaku intervensi tersebut”.

Konsepsi Kepemerintahan

Kepemerintahan atau governance merupakan tindakan, fakta, pola kegiatan atau pen yelenggaraan pemerintahan. Menurut Kooiman, kepemermntahan lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan- kepentingan tersebut. Sedangkan dalam pandangan Pinto, istilah “governance” mengandung arti: praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pernerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.

Kooiman memandang governance sebagai sebuah struktur yang muncul dalam sistem sosial-politik yang merupakan hasil dan tindakan intervensi interaktif di antara berbagai aktor yang terlibat. Sesuai dengan karakteristik interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang cenderung bersifat plural, konsepsi governance tersebut tidak hanya dibatasi pada salah satu unsur pelaku atau kelompok pelaku tertentu. Sebagaimana dinyatakan Mann dan Mayntz, kepemerintahan politik dalam masyarakat modern tidak bisa lagi dipandang sebigai pengendalian pemerintah terhadap masyarakat, tetapi muncul dan pluralitas pelaku penyelenggaraan pemermntahan.

Aktor Dalam Kepemerintahan

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan di suatu negara, terdapat 3 (tiga) komponen besar yang harus diperhatikan, karena peran dan fungsmnya yang sangat berpengaruh dalam menentukan maju mundurnya pengelolaan negara, yaitu:

Negara dan pemerintahan

Yaitu merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peran dan tanggung jawabnya adalah di bidang hukum, pelayanan publik, desentralisasi, transparansi umum, dan pemberdayaan masyarakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional.

Sektor swasta

Yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor informal. Peranannya adalah meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerj a, mengembangkan sumber penerimaan negara, investasi, pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Masyarakat madani

Kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan pelayan publik yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Sumber Pustaka: Erlangga