Partispasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hal-hal penting bagi aparat negara, kelompok-kelompok kepentingan dan birokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan terhadap banyak hal yang perlu diamati. Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama dimunculkan adalah adanya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang balk untuk mengatasi persoalan masyarakat Tanpa ada partisipasi masyarakat dan rakyat banyak, maka kebijakan public kurang bermakna.

Dalam masyarakat yang tradisional kebijakan publik menjadi urusan elit pemerintah, sedangkan pada masyarakat yang modern dan demokrasi, yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, maka partisipasi dan masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan warga negara baik secara pribadi ataupun kelompok yang direncanakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat dilakukan secara terorganisasi maupun secara spontanitas, terus menerus maupun sporadis, secara damai maupun kekerasan, balk legal maupun tidak legal, dilakukan secara efektif ataupun tidak efektif.

Bagi kebijakan publik yang menimbulkan kepuasan bagi masyarakat. maka partisipasi masyarakat menjadi pendorong positif terlaksananya kebijakan publik. Sebaliknya kebijakan publik yang tidak memberikan kepuasan partisipasi masyarakat akan menjadi sesuatu yang pahit bagi pihak pengambil keputusan. Dan sekian macam partisipasi itu, tampak hanya partisipasi yang mencoba untuk mendukung kebijaksanaan dengan cara yang terorganisasi yang akan berhasil efektif. Partisipasi juga dapat dilakukan secara mandini maupun dilakukan dengan mobilisasi.

Partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan (policy) yang akan dibuat. Sebagal contoh rakyat ingin mempengaruhi pemerintah agar diadakan undang-undang perkawinan supaya wanita tidak diremehkan kaum pria, maka banyak masyarakat yang usul kepada pemerintah dengan inisiatifnya sendiri, mengirim utusan, menulis di surat kabar, kampanye, melalul khotbah di rumah ibadah dan sebagainya. Adapun partisipasi mobilisasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam berperan serta untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan cara dimobilisasi.

Sumber Pustaka: Regina