Cara Berpolitik Yang Berkembang Dalam Masyarakat

Seiring perkembangan demokrasi dewasa ini mempunyai dampak bagi kehidupan politik di Indonesia. Munculnya partai-partai politik telah turut menyemarakkan proses demokrasi. Akan tetapi banyak hal yang harus dikaji, ketika hubungan antara elit politik dan massa pendukungnya belakangan ini seolah sekedar hubungan antara anak dan bapak yang belum dijiwai oleh semangat demokrasi itu sendiri. Masyarakat dalam menentukan figur-figur pemimpin bangsa kurang berfikir secara rasional, karena masih bersifat patemalistis dan feodalistis. Hal ini sangat membahayakan bagi perkembangan suatu bangsa yang sarat dengan heterogenitas seperti Indonesia, yang sangat membutuhkan ketahanan dan stabilitas politik.

Guna mewujudkan ketahanan politik sebagai kondisi kehidupan politik bangsa yang sehat, dinainis, dan mampu memelihara stabilitas politik perlu diupayakan adanya tata cara berpolitik yang didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan deini harkat dan martabat manusia. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Hal ini sebagai perwujudan hak atas martabat kemanusiaan sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut.

Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. seperti halnya UU RI No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan. cara. dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Kebijakan-kebijakan umum hanya dapat dilakukan dengan kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan itulah diperlukan saranalkendaraan politik yang disebut partai politik.

Pembentukan. pemeliharaan, dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu percerminan hak warga negara untuk berkumpul, bersenkat. dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknva untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan deinikian. penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan. Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata.

Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan secara utuh. Kita menyadari bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik

sebagai aset bangsa berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian. di samping adanya sistem dan proses pelaksanaan pemilihan umum secara memadai. Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas.

Partai politik sebagai peserta pemilihan umurn mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan, dengan memberikan pendidikan politik, sosialisasi- politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara nil yang akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, agar meiniliki perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dampaknya, pada saat suatu partai politik mengendalikan pemenintahan tidak akan menimbulkan perubahan-perubahan yang prinsip terhadap dasar negara. UUD negara maupun Ideologi negara.

Sumber Pustaka: Ganeca Exact