Menilai Kehidupan Pemerintah RI Dalam Berbagai Kurun Waktu

Perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa sejak datangnya bangsa-bangsa asing (penjajah) hingga perang kemerdekaan, penerapan sistem demokrasi liberal dan demokiasi terpimpin serta kekuasaan yang cenderung absolut dan otoriter di satu sisi, banyak membawa dampak negatif terhadap tata nilai sosial budaya bangsa. Namun, di sisi lain dampak positif yang dapat kita petik, justru lebih mematangkan dan mendewasakan semangat, tekad, dan mental bangsa menjadi pantang mundur dan pantang menyerah untuk menyelenggaran pemerintahan yang lebih baik, dan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik di Indonesia dalam berbagai kurun waktu dapat ditelaah sebagai berikut.

Kehidupan Ekonomi

Pengaruh pergantian bentuk pemerintahan yang tidak stabil membawa dampak negative terhadap perekonomian negara. Akibat warisan kolonial Belanda sebelum dan setelah perang kemerdekaan juga semakin memperberat beban ekonomi negara. Kunin waktu 1950 yang mulai menerapkan praktik ekonomi liberal dengan member kesempatan kepada para pengusaha pribumi untuk membantu beban perekonomian negara, hasilnya kurang sesuai dengan harapan. Kekurangan anggaran belanja negara (defisit) sejak tahun 1951- 1957 mengakibatkan pemerintah mencetakuang terus-menerus sehingga membuka jalan ke arah inflasi. Meskipun ada usaha-usaha mendirikan industri-industri dasar yang diikuti dengan prasarana liberalisasi pertanian dan penanaman modal asing, hingga tahun 1958 kondisi ekonomi Indonesia terus merosot. Hal mi semakin mempertajam jarak antara pusat dan daerah dengan menempuh kebijaksanaan masing-masing.

Sejak 1959-1966 negara Indonesia dibawa pada sistem ekonomi terpimpin yang justru cenderung semakin suram. Melonjaknya harga-harga dan dilanggarnya prinsip-prinsip ekonomi serta pembangunan proyek-proyek “Mercusuar” di luar kemampuan pemerintah mengakibatkan pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 600%. Produksi dalam negeri tidak lancar dan kepentingan rakyat dikorbankan dengan menghentikan impor beras, sedangkan devisa negara digunakan untuk tujuan-tujuan politik seperti membiayai delegasi-delegasi asing. Tidak heran bila pada masa itu sebagian rakyat ada yang terpaksa harus antre beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kurun waktu 1966-1998 konsep pembangunan berkelanjutan dilaksanakan, kehidupan perekonomian telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, walaupun belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah negara Indonesia. Pertumbuhan perekonomian selama ± 25 tahun terakhir rata-rata 6% per tahun dengan pendapatan per kapita pernah mencapai US $ 1.200 pada tahun 1997. Namun demikian krisis ekonomi dan moneter yang melanda perekonomian Indonesia, mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami penurunan tajam sampai US$ 600 pada tahun 1998, dengan kata lain tingkat kemiskinan meningkat hingga 50%; pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan perlindungan kerja belum terwujud, dan derajat kesehatan masyarakat menurun drastis.

Runtuhnya perekonomian Indonesia merupakan akibat dan beberapa faktor berikut.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dilaksanakan atas dasar kekuasaan yang terpusat, dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif.
Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antardaerah, antarpelaku perekonomian, dan antargolongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak hat, yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu.
Faktor krisis ekonomi global yang melanda dunia semakin memperparah kehancuran perekonomian Indonesia yang memiliki struktur yang lemah, serta ketergantungan yang tinggi atas pembiayaan dan luar negeri.

Sumber Pustaka: Yudhistira