UUD 1945 Amandemen (Tahun 2000 Sampai Sekarang)

Keterpurukan pemerintah Orde Baru pada tahun 1998 telah mendorong munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah suatu gerakan menuju penataan kembali ketetanegaraan sesuai dengan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah satu perkembangan ketatanegaraan yang sangat mendasar yaitu amandemen UUD 1945.

UUD 1945 dianggap terlalu memberi porsi kekuasaan yang sangat kuat pada elcsekutif. sementara legislatif kurang diberi peran yang sejajar dengan eksekutif. Di samping itu, UUD 1945 sangat membuka peluang untuk ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

UUD 1945 Amandemen merupakan konstitusi negara RI yang terdiri dan berikut ini.

Pembukaan, terdiri dan empat alinea.
Batang Tubuh yang terdiri 16 bab dan 37 pasal. Namun, sebagian besar isi pasal-pasalnya telah mengalaini pengubahan dan penambahan. Berikut pokok-pokok bentuk negara dan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 Amandemen. Negara Indonesia adalah negara kesatuan (bukan federal). Bentuk pemerintahan republik, dan kepala negara dipilih untuk masa tertentu.
Sistem kabinet presidensil, artinya para menteri bertanggung jawab
kepada presiden.
Indonesia adalah negara hukum (rech stqats atau rule of law)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. UUD 1945 Amandemen dan berbagai aturan pelaksanaannya telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia menuju perbaikan sistem pemerintahan.

Berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan yang sejajar dan proporsional antara presiden dengan DPR.
Masa jabatan presiden diatur tegas yaitu maksimal dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan.
Sistem pemerintahan daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah.
Penyelenggaraan peinilu oleh lembaga nonpemerintahan yang netral dan mandiri.

Sumber Pustaka: Yudhistira