Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membicarakan peraturan perundang-undangan, pembicaraan kita tidak bisa dilepaskan dan bahasan hukum, peraturan perundang-undangan, dan undang-undang.

Peraturan per.undang-undangan merupakan bagian dan hukum, karena selain peraturan perundang-undangan, juga terdapat hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Begitu pun dengan undang-undang yang merupakan bagian dan peraturan perundang-undangan, karena selain undang-undang, juga terdapat Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Unang-undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Bahkan ketika berbicara tentang Undang-undang pun, di dalamnya terbagi atas dua macam, yaitu Undang-undang dalam arti formal dan dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden bersama DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 20 ayat (I) UUD I 945, sedangkan undang-undang dalam arti material ialah peraturan perundang-undangan itu sendiri, dimana undang-undang dalam arti formal adalah bagiannya.

Sementara dalam pem bicaraan sumber hukum, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin merupakan sumber hukum formal, sedangkan selain sumber hukum formal juga terdapat sumber hukum material, antara lain gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat (aspek sosiologis), dan kebutuhan-kebutuhan ekonoini dalam masyarakat (aspek ekonoinis).

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan hukurh di bawahnya. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan terdapat prinsip bahwa aturan hukum yang Iebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dan aturan hukum yang tingkatannya Iebih tinggi.

Tata urutan peraturan perundang-undangan RI, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, ialah sebagai berikut:

Undang-undang Dasar I 945,
Ketetapan MPR RI,
Undang-undang,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, dan
Peraturan Daerah.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara. Di dalam UUD dimuat ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum di dalam pasal-pasalnya dan pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR RI, Undang-undang, atau Keputusan Presiden.

Ketetapan MPR RI

Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) merupakan putusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

Putusan MPR tersebut berbentuk

Ketetapan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam MPR;
Keputusan MPR, yaitu putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum kedalam MPR.

Undang-undang

Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 atau Ketetapan MPR RI.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dibuat oleh Presiden, yaitu sebagaimana ter cantum dalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang berhak ditetapkan Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut, sebab kalau tidak, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Peraturan Pemerintah

Disamping kekuasaan membentuk Perpu, UUD I 945 memberikan kekuasaan lagi kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2)).

Keputusan Presiden

Selain menetapkan Peraturan Pemerintah, Presiden pun berhak mengel uarkan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres in I bersifat khusus, dalam arti berlaku atau mengatur sesuatu hal yang tertentu dan sifatnya sementara (einmalig). Keppres ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, Ketetapan MPR RI dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonoini Daerah. Penjabaran Perda merupakan kelanjutan dan peratu ran perundang-undangan yang Iebih tinggi tingkatannya. Perda yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal berikut:

kepentingan umum;
peraturan daerah lain;
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan deinikian, Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dan menampung kondisi khusus yang berada di dalam daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Sumber Pustaka: Yudhistira