Loading...
Ciri- Ciri Kebijaksanaan Negara
Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan kebijaksanan Negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, dan para monarki. Mereka inilah yang menurut Easton, merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap olehsebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik. Selain itu, mereka berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tihdakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan keweningan mereka. Penjelasan tersebut membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijaksanaan negara, yaitu sebagai berikut.
- Pertama, kebijaksanaan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- Kedua, kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakant indakan yang saling berkait, berpola, dan mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah serta bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijaksanaan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkut pautdengan Sumber implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- Ketiga, kebijaksanaan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan hanya sekadar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- Keempat, kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan negara kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang diperlukan campur tangan pemerintah.
Kebijaksanaan negara dalam bentuk yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Masyarakat akan menerima sebagai sesuatu yang absah bahwa pajak atau iuran pembangunan daerah wajib dibayar, atau para pengedar narkotik harus diganjar hukuman yang setimpal, atau para penyandang cacat yang tak mampii bekerja harus mendapat santunan sosial. Kebijaksanaan negara demikian memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (community as a whole) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaks anaan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.
Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama
Loading...