Loading...

Pengertian Demikrasi Menurut Para Ahli

Loading...

Pengertian Demikrasi


Secara etimologis istiIah demokrasi berasal dan Sahasa Yunani “demokratia” yang terdini dari dua kata, yaitu demos = rakyat dan kratos/kratein = kekuatan/pemenintaban. Secara hanafiah, demokrasj benanti kekuatan nakyat atau suatu bentuk pemenintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannys. Dalani konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi anutan dapat ditenapkan dalam pnaktik kehidupan demokratis yang tidakhanya dalam pengentian politik saja, tetapi juga dalagn berbagai bidang kehidupan. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama RI, menyebut demokrasi sebagal sebuah pengesenan dan penggantian kedaulatan naja menjadi kedaulatan nakyat.



Pengertian Demikrasi Menurut Para Ahli

Pandangan-pandangan tentang pengertian demokrasi telah banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, narnun pada dasarnya pandangan-pandangan para ahli itu mempunyai kesamaan prinsip, yaitu:
  • Abraham Lincoln (Presideb Amerika ke-16)
Demokrasi adalah pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
  • Giovanni Sarlori
Memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorang pun dapat memilih dirinyi sendiri, tak seorang pun dapat mengidentifikasikan dia dengan kekuasaannya kemudian tidak dapat juga untuk merebut dan kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.
  • Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila
Dernokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dan mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota yang berwenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Di samping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Jadi, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, dan sedapat mungkin berusaha memenuhi segala keinginan rakyat.

Dalam sistem demokrasi posisi rakyat sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik itu kesempatan untuk memilih ataupun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Hanya saja, sebagaimana diakui bersama oleh para ilmuwan politik bahwa ciri utama sistem demokrasi adalah berlakunya dan tegaknya hukum di masyarakat. Jika hukum tidak berlaku, maka yang terjadi bukanlah demokrasi tetapi anarki.

Oleh karena itu, ciri utama sistem demokrasi adalah (a) tegaknya hukum di masyarakat (law enforcement), dan (b) diakuinya hak-hak asasi manusia (HAM) oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Dengan dua pilar mi, pola hubungan yang lainnya akan turut terwarnai sebagai sebuah sistem sosial menuju sebuah masyarakat yang lebih tertib berdasarkan hukum. Demokrasi dapat terwujud karena adanya proses yang dinamis dalam kehidupan rakyat yang berdaulat. Namun motivasi utama yang mendorong proses itu adalah keberanian moral. Tanpa keberanian moral, dalam arti menyelaraskan nilai-nilai moral termasuk di dalamnya keadilan dan kebenaran, proses itu akan tersumbat.

Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud “jiwa, budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Kelestarian demokrasi memerlukan partisipasi rakyat yang bersepakat rnengenai makna cara kerja, dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

Demokrasi yang kuat bersumber pada “kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hersama Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Dalam perkembangan dewasa ini, istilah demokrasi sudah jauh Iebih luas, yaitu tidak hanva mencaku sistem politik, tetapi juga sistem ekonomi, kebudavaan. Dan bahkan telah dijadikan sebagai sikap hidup sehingga dapat mencakup segala sistem kehidupan.
Sumber Pustaka: Yudhistira
Loading...