Hambatan-Hambatan Dalam Demokrasi Pancasila

Disamping faktor-faktor pendukung terhadap terselenggaranya demokrasi Pancasila, ada pula hambatan-hambatannya. di antaranya sebagai berikut.

Di dalam masyarakat Indonesia masih ada yang menganut atau mengakui kebenaran suatu ideologi, baik ideologi ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Pemahaman dan penelaahan serta keinginan untuk menerapkan ideologi-ideologi itu tadi kadang-kadarig masih muncul ke permukaan dengan menggunakan berbagai wama ataupun cara. Sudah barang tentu ideologi semacam ini akan menajadi gangguan terhadap pelaksanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
Kesadaran hukum di dalam masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya masih belurn merata dan menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya tindakan-tindakan masyarakat atau anggota masyarakat atau orang-orang, baik di dalam infrastruktur ataupun suprastruktur yang menyalahgunai(an wewenang ataupun main hakim sendiri. Tindakan-tindakan yang bersifat main hakim sendiri dan merugikan pihak lain sebenarnya merupakan salah satu hambatan untuk terwujudhya suatu mekanisme demokrasi yang sehat. Apabila masyarakat sudah menyadari hukum secara menyeluruh dan tertanam rasa disiplin yang kuat terhadap UUD 1945 ataupun peraturan perundang-undangan lainnnya. maka demokrasi Pancasila, baik di dalam infrastruktur maupun suprastruktur akan dapat berjalan secara normal. Kendati demokrasi Pancasila secara ideal sudah dapat berjalan, secara material masih memerlukan waktu.
Di dalam suatu negara dimana keadaan perekonomian sudah membaik dan setiap anggota masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun spiritual secara wajar atau tingkat kehidupan sudah berada di atas garis keiniskinan, maka di dalam negara itu akan dapat terwujud suatu sistem demokrasi. Hal ini, antara lain dapat dilihat di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Kanada, Perancis. dan Swiss. Namun, di Indonesia sebagai suatu negara yang terdapat dernokrasi Pancasila secara ideal dan konstitusional, pertumbuhan ekonominya masih harus dipacu atau ditingkatkan agar masyarakat semuanya melewati garis keiniskinan. Untuk melewati garis keiniskinan itu diperlukan modal yang cukup besar dan tekad yang kuat dan seluruh komponen bangsa.
Di dalam masyarakat Indonesia, secara psikologis dan karakteristik, masih terdapat sikap-sikap yaitu sikap feodal, sikap paternalistik, dan sikap otoriter. Sikap feodal disebabkan Indonesia pada masa silam dan masih terdapat sisa-sisanya sampai sekarang, yaitu terdapatnya keraj aan-keraj aan. Di dalam sistem monarki, sikap feodal itu ditanarnkan sejak kecil yang merupakan tradisi monarki. Sikap paternalistik masih terdapat dalam masyarakat adat sebagai peninggalan masa silarn yang menjadi watak masa sekarang. Sikap-sikap paternal ini akan melahirkan kepeinimpinan paternalistik. Hal ini dapat dilihat di dalam kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia, yang sudah disebut bapak sudah barang tentu rnempunyai hak-hak tertentu yang tidak boleh dianggap sama dengan anaknya. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan demokrasi sering untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada bapak-bapak sepenuhnya. Sikap otoriter itu bisa datang dan pengaruh adat ataupun yang lahir bersamaan dengan orangnya, yaitu suatu sikap yang merupakan pembawaan atau suatu sikap yang dibentuk oleh lingkungan yang keras. Sikap otoriter yang diiniliki oleh pribadi-pribadi, pada suatu saat tampil ke depan sebagai pimpinan, maka akan membawa kepeinimpinan otoriter. Sikap-sikap ini sudah barang tentu merupakan salah satu hambatan atau kendala untuk terciptanya atau terselenggaranya demokrasi Pancasila. Walaupun di dalam sikap feodal dan paternal ada juga yang mendukung terhadap terselenggaranya demokrasi. Sikap-sikap dalam masyarakat yang deinikian ini memerlukan waktu untuk menjadi sikap demokratik semuanya.
Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila masih juga ada hambatan lain, yaitu gejolak-gejolak dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), dan juga ekses-ekses yang ditimbulkan dengan adanya otonoini daerah. Gejolak-gejolak ini masih sering tampak ke permukaan yang dapat menimbulkan keresahan-keresahan sosial yang mengakibatkan keresahan-keresahan politik bahkan ketegangan-ketegangan politik.
Untuk menunjang suatu sistem politik demokrasi yang diwarnai persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan, serta terlindunginya hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, diperlukan dukungan pendidikan yang merata dan seluruh warga negara mengingat pendidikan sangat menunjang terhadap kemampuan untuk mengembangkan peinikiran, mengendalikan perasaan dan kehendak, sehingga melahirkan analisis-analisis atau tindakan-tindakan yang bersifat rasional.

Dilihat dan segi pendidikan yang merata kepada seluruh warga negara, yaitu ininimal pendidikan menengah pertama (wajib belajar 9 tahun) masih memerlukan waktu, mengingat untuk pembangunan pendidikan di seluruh tanah air memerlukan biaya (anggaran) yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk pembangunan pendidikan yang merata secara nasional membutuhkan biaya yang besar, maka akan tergantung pula pada pertumbuhan ekonomi.