Makna Pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-undang dasar suatu negara adalah hukum dasar tertulis yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. UUD 1945 memuat 37 pasal (dan 36 pasal tambahan). Pasal-pasal lainnya hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan. Pasal itu memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk dijabarkan kembali dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih rendah kedudukannya dan UUD 1945, seperti urutan di atas.

Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Prokiamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pancasila. Sesuai dengan penjelasannya, UUD 1945 mengndung pokok-pokok pikiran berikut.

Negara melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi. negara mengatasi berbagai paham golongan, dan segala paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Itulah dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara van terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang a1irjr. mi sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut da kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, undang-undang dasar itu hams mengandung is yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara Iainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pasal-Pasal

Pada UUD 1945 yang telah diubah (diamandemen) terakhir pada 10 Agustus 2002 terdapat beberapa tambahan, baik pada jumlah hab maupun jumlah pasalnya. Pada saat sebelum diubah. UUD 1945 mengandung 16 bab dan 37 pasal. Selain itu, ada aturan tambahan yang terdiri atas 4 pasal dan aturan tambahan yang terdiri atas 2 avat. Kini. ada 5 bab tambahan dan 36 pasal tambahan. Lima bab tambahan tersehut ada pada Bab VII (2 bab), Bab VIII (1 bab), Bab IX (1 bab). dan Bab X (1 bab). Aturan Peralihan terdiri atas 3 pasal dan Aturan Tambahan 2 pasal (bukan dua ayat lagi).

Undang-undang dasar suatu negara hanyalah sebagian dan hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Di samping undang-undang dasar itu, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, seperti aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Sesuai dengan sistem konstitusi, UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan dalam negara Republik Indonesia.

Sumber Pustaka: Bumi Aksara